free stats
banner 728x250
Berita  

Ahmad Zabadi: Draf RUU Perkoperasian Ditargetkan Selesai Pada Oktober 2022

banner 120x600
banner 468x60

BOGOR – MP penanggung jawab perkoperasian di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ahmad Zabadi mengatakan, persiapan pembahasan RUU Perkoperasian (RUU) diharapkan selesai pada Oktober 2022 dan pada 2023 sudah bisa dibahas di DPR agar segera disahkan.

RUU yang sedang disusun itu diharapkan bisa menggantikan Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

banner 325x300

“Kita targetkan tahun depan bisa dibahas dan akhir tahun 2023 diharapkan RUU itu selesai tahun ini. diskusi) dengan berbagai pihak agar ada dukungan,” ujar Ahmad Zabadi saat menjadi narasumber pada “Pelatihan Peningkatan Kapasitas Manajemen Usaha Anggota Koperasi Rakyat klaster di Hotel Permata Bogor, Jumat (29/7/2022) .

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) akan terus menuntaskan kajian RUU Perkoperasian (RUU). Karena RUU ini memuat beberapa poin penting untuk melindungi koperasi, seperti pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan Independen (OJK) yang khusus menangani koperasi.

Saat ini undang-undang perkoperasian yang lama yaitu undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dinyatakan masih berlaku walaupun perlu segera direvisi karena isinya dianggap tidak relevan bagi perkembangan perkoperasian. Untuk itu, RUU Koperasi sangat mendesak untuk segera disahkan.

Zabadi menjelaskan, RUU perkoperasian di DPR seharusnya sudah dipalu pada akhir 2019. Namun, hingga saat ini masih tertunda dengan status penundaan (pemindahan pembahasan). Sayangnya, status penundaan itu sudah habis, sehingga diperlukan draf pembahasan baru dari awal.

Ia menjelaskan, keberadaan lembaga independen seperti LPS dan OJK khusus koperasi nantinya akan membuat koperasi lebih optimal untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Koperasi juga akan dianggap sebagai badan usaha dengan lembaga keuangan lainnya. Kedepannya, ia berharap keberadaan LPS dan OJK dapat terwujud secara efektif dengan status mandiri dan tidak berafiliasi dengan lembaga pemerintah yang ada.

”Oleh karena itu harus ada lembaga independen seperti OJK dan tidak boleh bergantung pada kementerian atau lembaga manapun. Karena kalau seperti jeruk makan jeruk, tidak ada independensinya,” kata Zabadi.

Di tempat yang sama, Asisten Deputi Bidang Pengembangan SDM Koperasi dan Jabatan Fungsional Kementerian Koperasi dan UKM, Nasrun Siagian menambahkan, RUU Perkoperasian sangat membutuhkan dukungan berbagai pihak. Karena dengan cara ini, dia bisa mempersiapkan landasan agar undang-undang baru itu segera dilaksanakan. Ia mencontohkan, saat ini KemenKopUKM sedang mengumpulkan berbagai masukan dari berbagai pihak untuk membentuk draf final yang komprehensif.

“Ini untuk mengantisipasi ketika draft final selesai, tidak akan banyak konflik atau menyusut. Jadi jangan biarkan apa adanya setelah diundangkan, ada yang tidak setuju. Pembahasannya menghabiskan anggaran negara yang sangat besar, tentunya jika akhirnya dibatalkan akan membuang-buang waktu,” jelas Nasrun.

Ia menegaskan, UU Koperasi yang lama tidak ada kaitannya dengan perkembangan koperasi di Indonesia.

Aspek perlindungan, pengawasan dan pembinaan koperasi tidak diatur secara tegas dalam undang-undang yang lama. Oleh karena itu, RUU Perkoperasian merupakan modal utama untuk dapat membangun kembali koperasi.

“Kalau ada RUU ini, tentu akan ada payung hukum baru, karena undang-undang yang lama sudah tua seiring berjalannya waktu. Jadi harus sejalan antara peraturan dengan kenyataan di lapangan, karena sering kali terjadi perkembangan. di lapangan selalu mengacu pada aturan lama,” ujarnya kepada Nasrun.

Draf Ruu Perkoperasian Ditargetkan Rampung Oktober 2022 1
Jakarta deputi bidang perkoperasian kementerian koperasi dan ukm kemenkop ukm ahmad zabadi mengatakan penyusunan draf

Kemenkop Bakal Serahkan Draf Ruu Koperasi Ke Dpr Oktober
Deputi bidang perkoperasian kemenkop ukm ahmad zabadi kiri dan saat ini pihaknya tengah menyiapkan ruu perkoperasian yang ditargetkan

Draf Ruu Perkoperasian Ditargetkan Rampung Oktober 2022
Deputi bidang perkoperasian kemenkopukm ahmad zabadi dalam kunjungannya ke bali menyebut bahwa draf ruu yang saat ini tengah dirancang

Penyusunan Draf Ruu Perkoperasian Ditargetkan Suara Merdeka
Penyusunan draf ruu perkoperasian ditargetkan rampung oktober 2022 budi nugraha selasa 21 juni 2022 09 24 wib deputi bidang perkoperasian kementerian

Draf Ruu Perkoperasian Ditargetkan Rampung Disusun Pada
Ilustrasi deputi perkoperasian kemenkop ukm ahmad zabadi reporter ratih waseso editor anna suci perwitasari

Kemenkop Target Penyusunan Draf Ruu Perkoperasian Rampung
Perkoperasian kementerian koperasi dan ukm ahmad zabadi di bali draf ruu yang sedang disusun kemenkop merupakan pengganti dari uu

Penyusunan Draf Ruu Perkoperasian Ditargetkan Global News
Bali globalnews id deputi bidang perkoperasian kementerian koperasi dan ukm kemenkopukm ahmad zabadi mengatakan penyusunan draf

Kemenkop Ukm Draf Ruu Perkoperasian Ditargetkan Rampung
Jakarta deputi bidang perkoperasian kementerian koperasi dan ukm kemenkop ukm ahmad zabadi mengatakan penyusunan draf

Draft Ruu Perkoperasian Akan Segera Rampung Ini Poin Poin
Deputi bidang perkoperasian kementerian koperasi ukm ahmad zabadi zabadi menjelaskan draf ruu yang saat ini tengah disusun kemenkop

Pokja Penyusun Ruu Perkoperasian Dibentuk Kominfo Jatim
Di waktu yang sama deputi bidang perkoperasian ahmad zabadi untuk menyusun naskah akademik dan ruu perkoperasian yang ditargetkan tahun

Kemenkop Ukm Targetkan Draf Ruu Perkoperasian Rampung
Deputi bidang perkoperasian kementerian koperasi dan ukm ahmad zabadi tengah di bali selasa 21 6 2022 dok kemenkop ukm

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.