free stats
banner 728x250
Berita  

Bulan Ini, Dewan Sawit Indonesia Optimis Larangan Ekspor CPO Akan Dicabut

banner 120x600
banner 468x60

Pelaporan oleh jurnalis Cino Tre Sollistino

Jakarta – Dewan Minyak Sawit Indonesia (DSI) mendukung kebijakan pemerintah untuk menghentikan sementara ekspor minyak sawit dan bahan baku minyak goreng sejak 28 April 2022.

banner 325x300

Kebijakan ini dinilai efektif dalam menstabilkan pasokan dan harga minyak goreng di dalam negeri, namun diharapkan pada Mei 2022 pemerintah akan membuka larangan ekspor minyak sawit dan produk turunannya lainnya.

“Asosiasi Kelapa Sawit Dewan Kelapa Sawit Indonesia mendukung penuh kebijakan ini. Kebijakan ini merupakan salah satu dari 3 kebijakan sawit yang ditetapkan pemerintah dari tahun 1978 hingga 2022,” kata Pj Presiden DSI Sahat Sinaga, Selasa (10/5/2022).

DSI merupakan induk dari sembilan asosiasi kelapa sawit, yaitu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Produsen Bahan Bakar Nabati Indonesia (Aprobi), Asosiasi Produsen Bahan Kimia Minyak Indonesia (APOLIN), dan Asosiasi Industri Kelapa Sawit Indonesia (AIMMI). .

Kemudian, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gabungan Sawitku Masa Depan (Samade), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (MAKSI), dan Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI).

Menurut dia, dukungan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit itu dibahas dalam rapat internal khusus, karena kebijakan larangan ekspor sementara efektif dalam menyelesaikan masalah minyak goreng agar tidak berkepanjangan.

“Dibandingkan dengan penerapan kebijakan DMO (domestic market commitment) dan domestic price commitment (DPO), pelarangan ekspor merupakan kebijakan yang sangat tepat,” ujarnya.

Pertimbangan lain, asosiasi dilibatkan dalam pembahasan kebijakan pelarangan ekspor minyak sawit dan minyak goreng.

Sahat menjelaskan, ada pertemuan antara asosiasi dan pemerintah untuk bersama-sama menyelesaikan masalah minyak goreng.

Rapat tersebut antara lain dihadiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bea dan Cukai, Bulog, Pokja Pangan dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). .

Dalam pertemuan tersebut, terdapat lima strategi untuk mengatasi permasalahan minyak goreng dalam negeri, salah satunya pelarangan ekspor RBD Olein dengan 3 kode HS, yaitu 15.11.90.36, 15.11.90.37 dan 15.11.90.39.

Sedangkan ekspor CPO dan produk turunan lainnya tidak dilarang.

Strategi pemerintah lain yang dicatat Yards dari pertemuan 25 April 2022 antara lain menerbitkan Bulog dan BUMN Pangan untuk mempercepat aliran minyak goreng curah dukung pengusaha ke pasar, dan menggunakan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAs), BPDPKS untuk memudahkan penyelidikan. pembayaran subsidi, dan penggunaan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) dalam pelaporan aliran minyak goreng curah bersubsidi.

Dia mengatakan, meski produk RBD Olein dilarang, penyuling masih bisa menjual produk sampingan lainnya, Stearin, karena selisih harga Stearin juga sekitar US$ 205 per ton di atas harga CPO.

Menurut catatan Yard, harga ekspor PFAD hanya $164 per ton dibandingkan CPO.

“Dengan cara ini, Anda lebih baik menuangkan RBD Olein di dalam negeri, kemudian Anda juga dapat mengekspor styrene dan mendapatkan tambahan $ 205, jadi itu lebih baik lagi,” kata Sahat.

DSI optimistis pasokan minyak goreng curah bersubsidi HET sebesar Rp 14.000 per liter akan membanjiri pasar pada Mei 2022 atau setelah Lebaran.

“Ada misi Bulog dan ID Food akan membantu menyediakan minyak goreng kepada konsumen. Idul Fitri akan membawa minyak goreng membanjiri pasar.”

Dengan cara ini, kata Yitzhak, diharapkan ekspor CPO, RBD Oolein dan produk lainnya yang diatur dalam Permendag Nomor 22 Tahun 2022 segera dibuka kembali.

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.