free stats
banner 728x250
Berita  

DPR Minta Pemerintah Aktif Susun Strategi Untuk Cegah Pertambangan Tanpa Izin

banner 120x600
banner 468x60

Laporan Jurnalis, Sanusi

JAKARTA – Pertambangan Tanpa Izin (PETI) perlu ditangani dengan berbagai cara, salah satunya tidak hanya mengandalkan kekuatan aparat keamanan.

banner 325x300

Pemerintah harus menemukan akar permasalahan yang tepat untuk mencegah kegiatan PETI.

Anggota Komite VII Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mulyanto mengungkapkan, PETI ini meluas dari perspektif pertambangan dan juga pelaku.

PETI lahir dari kebutuhan hidup-kerja rakyat kecil di daerah pertambangan.

“Mereka ingin terlibat, tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri yang kaya hasil tambang. Ada juga pemain PETI yang bersifat komersial,” kata Mulyanto di Jakarta, Selasa (9/8/2022).

Karena pekerja di lokasi PETI tidak terlatih dengan baik, dengan alat dan modal yang terbatas, masalah keselamatan dan lingkungan kerja muncul. “Kegiatan mereka juga tidak diperbolehkan, sehingga tidak mendatangkan pemasukan ke kas negara,” kata Mulyanto.

Ia menekankan, harus ada pendekatan yang berbeda antara PETI individu dan PETI korporasi. “Peti mati korporasi akan ditindak tegas secara hukum, sehingga ada efek jera,” kata Mulyanto.

Pada saat yang sama, solusi PETI individu membutuhkan pendekatan sosial, budaya dan teknis. Pendekatannya lebih bersifat edukatif-kultural, ketimbang pendekatan hukum.

Mulyanto menjelaskan, kemudahan perizinan dan regulasi, pembinaan, pendidikan, teknis dan nasehat lainnya yang bersifat protektif itu penting, agar PETI bisa kita junjung tinggi sebagai kekuatan ekonomi rakyat. .

”Daripada memenjarakan pelaku PETI, lebih bermartabat menurunkan mereka menjadi penambang terlatih. Institusi seperti kelompok pertambangan, koperasi, dll bahkan mungkin diperlukan sebagai bagian dari pengembangan PETI ini,” jelasnya.

Cabang Minerba Kementerian ESDM sebelumnya menyebutkan hingga kuartal III 2021, PETI sudah mencapai 2.700 lokasi. Sebanyak 2.645 slot PETI mineral dan 96 slot PETI batubara. Sebagian besar kegiatan PETI berlangsung di Sumatera Selatan.

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sunindyo Suryo Herdadi, sebelumnya menyatakan PETI terus menjadi perhatian pemerintah.

”Diperlukan upaya bersama dan dukungan semua pihak untuk mendorong pengelolaan isu PETI dan dampaknya,” kata Sunindyo.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) bahkan menyebut pelaku industri pertambangan batu bara tak henti-hentinya melaporkan PETI ke pemerintah. APBI mendukung segala upaya pemerintah untuk mengatasi maraknya kegiatan PETI.

Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia mengatakan, sejak isu PETI muncul lebih dari 10 tahun lalu, Asosiasi selalu berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengirimkan data dan memfasilitasi upaya penegakan hukum untuk memberantas kegiatan ilegal tersebut.

“Setiap perusahaan tentunya memiliki upaya internal untuk meminimalisir dampak PETI dan juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum,” ujarnya.

Jika melihat pola latihan selama ini, lanjut Hendra, bukan tidak mungkin PETI bisa dihindari. Tinggal menunggu timing pergerakan harga komoditas batu bara.

“Intinya penegakan hukum. Kegiatan tidak bertanggung jawab ini sering terjadi saat terjadi lonjakan harga komoditas. Perusahaan anggota APBI juga selalu berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk melaporkan kegiatan tersebut,” ujarnya.

Anggota Dpr Minta Pemerintah Susun Strategi Prokes Penyesuaian
Anggota komisi ix dpr ri rahmad handoyo meminta pemerintah untuk secepatnya merumuskan protokol kesehatan prokes setelah adanya berbagai

Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi
Jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi fraksi dpr ri tentang nota keuangan dan rapbn tahun anggaran 2018 tanggal 31 agustus 2017

Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi
Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan melalui program indonesia pintar

Dpr Ri Republika Co Id
Legislator booster jadi syarat masuk mal merupakan strategi positif dpr ri rahmad handoyo menilai keputusan pemerintah mensyaratkan

Anggota Dpr Dorong Pemerintah Susun Strategi 39 Prokes 39 Baru
Wakil ketua komisi ix dpr ri charles honoris meminta pemerintah memberikan perhatian serius pada penyebaran wabah cacar monyet monkeypox ia

Penghunian Rumah Susun Sewa Bpsdm
Fokus pembelajaran diarahkan pada peran aktif peserta pelatihan untuk itu pemerintah merasa perlu untuk membangun rumah susun sewa untuk membantu

Dpr Minta Pemda Akselerasi Program Vaksinasi Covid 19
Saya mendukung penuh perintah kemendagri terhadap jajaran pemerintah daerah untuk bisa mengerahkan segenap potensi yang dimiliki daerah dan

Pemerintah Harus Cari Solusi Untuk Tenaga Honorer Validnews Id
Jakarta anggota komisi ix dpr ri kurniasih mufidayati meminta pemerintah segera mencari solusi setelah memutuskan akan menghapus tenaga

Cacar Monyet Mengintai Pemerintah Harus Siapkan Strategi
Jakarta anggota komisi ix dpr ri netty prasetiyani aher meminta pemerintah agar segera merumuskan langkah antisipatif detak co

Afif Minta Seluruh Kordiv Pengawasan Siapkan Strategi Jelang
Anggota bawaslu puadi mengatakan itu pada pembukaan rapat koordinasi persiapan penanganan pelanggaran dalam rangka persiapan tahapan pemilihan umum tahun 2024

Pemerintah Susun Strategi Cegah Alih Fungsi Lahan
Salah satu yang tengah dipersiapkan adalah mengoptimalkan program lahan pertanian dan pangan berkelanjutan lp2b pada tahun 2019 program

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.