free stats
banner 728x250
Berita  

Ekspor CPO Dan Turunannya Dilarang, Komisi VI DPR: Ini Bagian Shock Therapy Kepada Oligarki

banner 120x600
banner 468x60

Report of Journalist, Seno Tri Sulistiyono

JAKARTA – Pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2022 untuk memberlakukan larangan sementara ekspor Minyak Sawit Mentah (CPO) dan turunannya seperti Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil). , Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein ( RBD Palm Olein), dan Minyak Goreng Bekas (UCO).

banner 325x300

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mengapresiasi dikeluarkannya kebijakan ini karena merupakan jawaban atas ketidaktegasan pemerintah dalam mengatur harga minyak goreng di dalam negeri.

“Saya sangat mengapresiasi terbitnya Permendag 22/2022 sehingga ada kejelasan terkait larangan ekspor CPO dan turunannya,” kata Andre, Kamis (28/4/2022).

Menurut dia, pemerintah harus bermartabat dan berwenang dalam mengatur pengelolaan dan perdagangan CPO dan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri, terutama kepentingan masyarakat Indonesia dalam mendapatkan harga minyak goreng murah.

Dengan adanya Permendag Nomor 22 Tahun 2022, Andre yakin akan menjadi shock therapy bagi para oligarki agar harga minyak goreng dalam negeri stabil dan terjangkau.

Sekaligus menjadi ancaman bagi para pengusaha nakal yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah demi kesejahteraan rakyat.

“Ini bagian dari shock therapy kepada oligarki agar harga minyak goreng dalam negeri stabil dan terjangkau. Pemerintah jangan sampai kalah dengan oligarki, regulasi ini harus ditegakkan demi kepentingan rakyat Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, Andre juga mengingatkan agar pemerintah lebih memperhatikan nasib petani kelapa sawit Indonesia dengan menjaga dan mengatur harga beli TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang dihasilkan petani.

Pasalnya, saat ini beberapa pengusaha sawit dan minyak goreng seenaknya menurunkan harga secara sepihak akibat kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya.

“Penurunan harga sepihak itu melanggar Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Bagi Petani (Pasal 6),” ujarnya.

“Mekanisme penetapan harga menurut regulasi harus disatukan dan dipimpin oleh gubernur. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih memperhatikan petani, dengan mengatur harga TBS di tingkat petani agar tidak turun, ” lanjut Andre.

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.