free stats
banner 728x250
Berita  

Garuda Indonesia Kembali Ajukan Perpanjangan Proses PKPU Hingga Janji Permohonan Terakhir

banner 120x600
banner 468x60

Press report, Dharmawan Day

Jakarta – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kembali mengajukan permohonan perpanjangan Perpanjangan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 30 hari.

banner 325x300

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pengajuan PKPU tersebut mempertimbangkan verifikasi klaim yang sedang berjalan.

Irfan mengatakan, Rabu (11/5/2022), ”Selain itu, mekanisme peace plan masih dalam pembahasan dengan para kreditur perusahaan.”

Ia juga menjelaskan, perpanjangan PKPU memberikan peluang bagi Garuda Indonesia untuk meningkatkan kesepakatan dengan lessor dan pihak lain.

“Diperkenalkannya PKK ini tentunya bertujuan untuk mendapatkan win-win solution bagi semua pihak yang terlibat,” kata Irfan.

Menurut Irfan, proses perpanjangan PKPU ini akan menjadi permohonan perpanjangan terakhir yang diharapkan bisa dimaksimalkan oleh semua pihak.

“Kami berterima kasih atas dukungan dan pengertian dari para kreditur selama proses PKPU yang selama ini berjalan lancar,” kata Irfan.

Dengan demikian, lanjut Irfan, proses komunikasi yang berlangsung selama ini menunjukkan optimisme yang semakin kuat terhadap masa depan bisnis Garuda ke depan.

Sebelumnya diperpanjang hingga 20 Mei

Majelis Hakim Jakarta telah memperpanjang proses penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU Tetap selama 60 hari hingga 20 Mei 2022.

Presiden PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra mengatakan pihaknya menyambut positif putusan MK Jakarta.

Irfan juga menjelaskan dengan proses perpanjangan PKPU, Garuda Indonesia dapat meningkatkan proses penyelesaian tagihan dengan beberapa kreditur.

Irfan mengatakan, Selasa (23/3/2022): “Selain itu, Garuda Indonesia memiliki waktu yang cukup untuk memproses negosiasi, membahas rencana restrukturisasi dan mempertimbangkan permintaan dari beberapa kreditur untuk melengkapi dokumen verifikasi.”

Dengan keputusan perpanjangan PKPU permanen tersebut, lanjut Irfan, Garuda terus melakukan pemantauan dan dukungan kepada tim manajemen dan secara berkala berkomunikasi dengan kreditur mengenai titik-titik penyelesaian.

”Garuda saat ini sedang menerima masukan konstruktif dari kreditur untuk mencapai kesepakatan terbaik bagi semua pihak sejalan dengan upaya restrukturisasi dan percepatan pemulihan perusahaan,” kata Irfan.

“Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memanfaatkan momentum perpanjangan PKPU ini untuk menyempurnakan semua usulan dan masukan terhadap rencana perdamaian, melanjutkan proses verifikasi, mencocokkan jumlah piutang dan memeriksa pajak,” kata Irfan.

Irfan juga menjelaskan bahwa Garuda akan terus meningkatkan sinergi antar berbagai pihak untuk dapat menyelesaikan proses dengan lancar. Hal ini dilakukan agar dapat dicapai hasil yang optimal dan merata melalui kesepakatan damai.

Garuda Indonesia’s fate is decided by PKPU

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, menilai Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengizinkan Garuda Indonesia digugat ke pengadilan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Menurut Dahlan Iskan, keputusan akan diambil dalam beberapa hari ke depan terkait nasib maskapai milik negara itu.

“Kementerian BUMN akhirnya mengizinkan Garuda digugat ke PKPU. Dengan cara ini bisa jelas kapan Garuda bisa tetap baik-baik saja atau (sebaliknya) dia tidak akan baik-baik saja.”

”PKPU telah menetapkan jangka waktu 45 hari. Hitungan pekan lalu. ”Dalam waktu 45 hari, harus ada kesepakatan antara Garuda dan piutang,” tambahnya.

Dahlan menegaskan, tentu ada kemungkinan Garuda Indonesia dinyatakan pailit. Jika persidangan tidak disepakati dengan lancar.

“Jika dalam waktu 45 hari tidak ada kesepakatan, PKPU akan mengambil keputusan. Garuda sudah menyatakan pailit atau keputusan lainnya,” kata Dahlan.

Sebagai informasi, beberapa hari lalu manajemen Garuda Indonesia menggelar rapat perdana para kreditur melalui proses Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat.

Rapat ini merupakan agenda pertama dalam rangkaian operasional PKPU yang diajukan oleh PT Mitra Buana Koorporindo (MBK) sebagai kreditur. Dalam pertemuan tersebut, Garuda memaparkan kondisi terkini dan tantangan kinerja bisnis yang dihadapi perusahaan.

Termasuk menyampaikan rencana perdamaian yang disusun sebagai bagian dari proses restrukturisasi kepada para kreditur dan tim manajemen yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menegaskan, perseroan akan terus proaktif membuka diskusi dengan para kreditur demi keberhasilan restrukturisasi perseroan.

Irfan menjelaskan, “Tim manajemen juga menyatakan bahwa PKPU bukanlah kebangkrutan, tetapi upaya untuk mencapai kesepakatan terbaik tentang langkah-langkah penyelesaian kewajiban komersial Garuda Indonesia terhadap para kreditur.”

“Mengingat situasi saat ini, Garuda Indonesia secara konsisten memenuhi komitmennya untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi dan itikad baik,” lanjutnya.

Setelah pertemuan awal, para kreditur diberi kesempatan untuk mengajukan tagihan selambat-lambatnya tanggal 5 Januari 2021, yang selanjutnya akan diverifikasi dan dicocokkan pada pertemuan kreditur kedua pada pertengahan Januari.

“Kami melihat proses PKPU akan menjadi titik balik dalam upaya pemulihan kinerja Garuda Indonesia, karena kami berharap melalui proses PKPU yang sedang kami jalani, dapat memberikan gambaran yang lebih terukur tentang prosedur pemulihan kinerja,” kata Irfan.

Mengenai kemungkinan delisting dari pencatatan saham Garuda, Irfan mengatakan akan terus berkomunikasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Nanti tentunya kami akan selalu berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, kata Irfan.

CEO Bedi Garuda menyelesaikan restrukturisasi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) masih berjuang untuk mengatasi akumulasi beban utang, serta berusaha membuat perusahaan sehat melalui restrukturisasi yang komprehensif.
Otoritas Penanaman Modal Industri juga sedang menghadapi proses penundaan kewajiban utang (PKPU).

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra meyakini maskapai nasional ini bisa menyelesaikan proses restrukturisasi yang sedang berjalan dengan aman.

“Kami optimistis. Kami akan lolos dari PKPU,” kata Irfan kepada Kontan.co.id, Kamis (23/12).

Dalam keterangan tertulis sebelumnya, Irfan menegaskan bahwa Garuda Indonesia terus mempercepat upaya restrukturisasi dengan menjalin kontak konstruktif dengan kreditur, lessor, dan pemangku kepentingan terkait.

Sidang perdana kreditur melalui proses PKPU interim dilaksanakan di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rapat ini merupakan agenda pertama dalam rangkaian operasional PKPU yang diajukan oleh PT Mitra Buana Koorporindo (MBK) sebagai kreditur.

Menurut Irfan, Garuda memaparkan kondisi terkini dan tantangan yang dihadapi kinerja bisnis. Langkah ini melibatkan presentasi rencana perdamaian yang disiapkan sebagai bagian dari proses restrukturisasi kepada kreditur dan tim manajemen yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Mengingat situasi saat ini, Garuda Indonesia secara konsisten berkomitmen pada prinsip transparansi dan itikad baik, sehingga diharapkan proses PKPU dapat berjalan secara optimal, efisien dan adil bagi semua pihak. Kami sangat terbuka untuk negosiasi damai dan berbasis niat baik dengan pemangku kepentingan kreditur dan lessor”.

Setelah pertemuan awal, para kreditur diberi kesempatan untuk mengajukan tagihan selambat-lambatnya tanggal 5 Januari 2021, yang selanjutnya akan diverifikasi dan dicocokkan pada pertemuan kreditur kedua pada pertengahan Januari.

Selama proses PKPU, Garuda Indonesia memastikan layanan operasional penerbangan baik penumpang maupun kargo tetap tersedia secara optimal.

“Kami melihat proses PKPU ini akan menjadi titik balik dalam upaya mengembalikan kinerja Garuda Indonesia, karena melalui proses PKPU yang kami jalankan saat ini kami berharap dapat memberikan wawasan yang lebih terukur mengenai langkah-langkah pemulihan kinerja yang kami lakukan saat ini. maksimalkan,” kata Irfan.

Irfan juga menanggapi kemungkinan delisting saham Garuda Indonesia (GIAA) dari Bursa Efek Indonesia. Manajemen Garuda Indonesia memastikan terus memberikan perhatian penuh terhadap hal tersebut.

“Untuk itu, saat ini kami fokus melakukan yang terbaik untuk mempercepat pemulihan kinerja melalui proses PKPU agar tercapai kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban bisnis, sehingga nantinya saham Garuda dapat diperjualbelikan seperti semula,” kata Irfan. .

Menurut informasi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), saham tersebut delisting setelah suspensi saham berlangsung paling sedikit 24 bulan sejak pengumuman suspensi. Sementara itu, perdagangan saham Garuda Indonesia dihentikan sementara selama 6 bulan karena keterlambatan pembayaran kupon sukuk.

Seperti yang Anda ketahui, GIAA saat ini memiliki utang sebesar $9,8 miliar. Negosiasi tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat karena GIAA memiliki total sekitar 800 kreditur. Dalam paparan publik yang digelar sekitar Senin (20/12), Irfan menjelaskan bahwa GIAA memiliki dua sumbu utama yang saling berhubungan.

Pertama, melanjutkan restrukturisasi menyeluruh Garuda Indonesia, termasuk operasional PKPU. Kedua, mengimplementasikan action plan baru untuk meningkatkan kesehatan dan keberlanjutan kinerja bisnis Garuda.

Proposal restrukturisasi awal yang diajukan kepada sebagian besar kreditur telah disusun berdasarkan rencana bisnis baru yang diterapkan oleh Garuda Indonesia. Pokok-pokok Rencana Bisnis Garuda Baru didasarkan pada tiga prinsip, yaitu: layanan sederhana, menguntungkan, dan lengkap.

Ketiga prinsip tersebut diwujudkan dalam empat strategi. Pertama, optimalisasi jaringan rute, sehingga Garuda Indonesia hanya mengoperasikan rute penerbangan yang menguntungkan. Dalam pemilihan rute ini, Garuda fokus pada rute penerbangan domestik, serta beberapa rute internasional yang juga memperhitungkan penerbangan kargo.

Kedua, menyesuaikan jumlah pesawat Garuda dan Citilink agar sesuai dengan jaringan rute yang dioptimalkan. Hal ini dilakukan bersamaan dengan penyederhanaan jenis pesawat untuk efektivitas dan efisiensi operasional.

Ketiga, menegosiasikan kembali sewa pesawat dengan mencari skema berbasis biaya variabel. Sementara itu, strategi keempat adalah meningkatkan kontribusi pendapatan angkutan melalui peningkatan kapasitas perut dan operasi digitalisasi.

Irfan mengatakan, ”Tahun 2022 akan menjadi tahun kita menghidupi diri sendiri, dan kita berharap PKPU dapat diselesaikan secepatnya. Oleh karena itu, kita akan menjadikan 2022 sebagai tahun pemulihan Garuda yang bisa kita mulai.”

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.