free stats
banner 728x250
Berita  

Indonesia Larang Ekspor CPO, Tiga Negara Ini Bakal Terkena Dampaknya

banner 120x600
banner 468x60

Laporan jurnalistik, Ismoyo

JAKARTA – Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng termasuk bahan bakunya, yakni CPO (minyak sawit mentah) mulai Kamis, 28 April 2022.

banner 325x300

Keputusan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menggelar rapat dengan para menteri, Jumat (22/4/2022).

“Dalam rapat itu, saya memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang ditentukan”, kata Jokowi dalam keterangan video yang disiarkan di Youtube. dari Sekretariat Presiden.

Keputusan itu disampaikan Kepala Negara agar pasokan minyak goreng dalam negeri kembali melimpah dan harganya murah.

“Saya akan terus pantau dan evaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri berlimpah dan terjangkau”, kata Jokowi.

Apakah kebijakan yang diambil pemerintah sudah tepat?

Ekonom Center for Economic and Legal Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan, sebenarnya jika hanya kebutuhan dalam negeri terpenuhi, Pemerintah tidak perlu menghentikan ekspor.

Sebab hal ini akan mengulangi kesalahan tiba-tiba menghentikan ekspor komoditas batu bara pada Januari 2022.

“Apakah masalah (pemenuhan CPO dalam negeri) akan selesai? Tidak, itu diprotes oleh calon pembeli di luar negeri,” kata Bima saat dihubungi, Minggu (24/4/2022).

“India, China, Pakistan akan merespon, karena mereka adalah importir CPO terbesar dan merasa dirugikan dengan kebijakan ini”, lanjutnya.

Dengan kebijakan larangan ekspor, lanjut Bima, biaya produksi manufaktur dan harga barang konsumsi di tiga negara akan meningkat signifikan dan Indonesia akan disalahkan.

Paling buruk bisa berujung pada retaliasi atau pembalasan, dimana suatu negara yang merasa dirugikan akan berhenti mengirimkan bahan baku yang dibutuhkan Indonesia. Sehingga akibatnya bisa fatal.

“Yang perlu dilakukan hanyalah mengembalikan kebijakan DMO CPO 20 persen. Kemarin, saat ada DMO, isunya tentang kepatuhan produsen, yang berujung pada skandal gratifikasi” kata Bima.

“Menyediakan 20 persen dari total ekspor CPO untuk minyak goreng sudah lebih dari cukup. Estimasi produksi CPO per tahun 50 juta ton, sedangkan penggunaan minyak goreng hanya 5-6 juta ton atau 10 persen. Ke mana sisanya akan didistribusikan jika Anda berhenti mengekspor? Dia menyimpulkan.

Jokowi larang ekspor CPO

Harga minyak goreng yang selama ini belum stabil menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi juga membuat kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng yang juga dikenal dengan minyak sawit dan minyak goreng.

Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 28 April 2022.

“Hari ini saya memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam rapat itu, saya memutuskan pemerintah akan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Mulai Kamis, 28 April 2022 sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan,” kata Jokowi.

Presiden mengingatkan, pihaknya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Tujuannya untuk menjaga ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.

“Saya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau”, tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan masalah minyak goreng masih ada. Meski masyarakat telah menerima minyak goreng BLT, namun harga minyak goreng belum sesuai harapan.

“Ya, masalah minyak goreng masih menjadi masalah kami sampai sekarang, meskipun masyarakat kami menerima subsidi minyak goreng BLT, kami ingin harganya mendekati normal”, kata Jokowi di pasar Bangkal Baru , Sumenep, Timur. Jawa, Rabu (20/2). 4/2022).

Harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng di pasaran masih tinggi, karena harga minyak sawit mentah (CPO) internasional sangat tinggi. Produsen minyak goreng, kata presiden, cenderung ingin mengekspor ke luar negeri daripada memasarkannya di dalam negeri.

Langkah pemerintah untuk menerapkan HET minyak goreng dan penyediaan BLT untuk mengatasi masalah tersebut sejauh ini belum efektif.

“Kebijakan kami seperti menetapkan HET untuk minyak curah dan kemudian mensubsidi produsen, kami lihat sudah berlangsung selama beberapa minggu dan belum efektif,” katanya.

Presiden mengatakan, meski HET minyak goreng sudah ditetapkan, harga pasar tetap tinggi. Oleh karena itu, ia menduga ada permainan di balik kekacauan minyak goreng tersebut.

“Di pasar saya lihat banyak minyak curah yang tidak sesuai dengan HET yang kita tetapkan, artinya ada permainan”, tutupnya.

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.