free stats
banner 728x250
Berita  

Jokowi Tidak Akan Mencabut Larangan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Sampai Hal Ini Tercapai

banner 120x600
banner 468x60

Jakarta – Pemerintah resmi melarang ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya mulai Kamis, 28 April 2022.

Berapa lama kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya berlaku?

banner 325x300

Mengutip Sekretariat Kabinet, pemerintah secara resmi telah menerapkan kebijakan pelarangan ekspor produk minyak sawit mentah atau CPO, minyak sawit merah atau red palm oil (RPO), dan residu dari pabrik kelapa sawit (POME), serta produk olahan, pemutih. dan dihilangkan baunya. (RBD) Minyak sawit dan minyak goreng bekas per 28 April 2022 pukul 00.00 WIB. Pemerintah juga akan menindak pelanggar larangan ekspor CPO.

”Larangan sementara ekspor minyak goreng ini merupakan komitmen kuat pemerintah untuk mengutamakan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindak tegas.” Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Minku Akon) Erlanga Hartarto mengatakan, Rabu malam. (27/4/2020) bahwa “Pemerintah akan menindak tegas siapa saja yang melanggar keputusan ini.”

Airlangga menjelaskan, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Jokowi (Jokowi) dan memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat, agar tidak menjadi interpretasi yang berbeda, kebijakan larangan ekspor telah dirinci untuk diterapkan. semua produk minyak goreng CPO, RPO, POME dan RBD.

Kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng ini diatur dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan (Permendag).

Kebijakan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng diterapkan agar minyak goreng tersedia dalam jumlah besar di masyarakat dengan harga Rp 14.000 per liter yang merata di seluruh Indonesia.

“Kebijakan ini dilaksanakan untuk memastikan produk CPO sepenuhnya didedikasikan untuk ketersediaan minyak goreng curah dengan harga Rp 14.000 per liter, terutama di pasar tradisional dan untuk usaha kecil dan mikro (usaha kecil dan mikro),” kata Airlangga. .

Sampai kapan larangan ekspor CPO berlaku?

Jokowi menegaskan, dalam sebuah pernyataan resmi, larangan ekspor minyak goreng dan turunannya akan berlanjut sampai masalah kelangkaan minyak goreng di pasar lokal teratasi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta para pendidik industri kelapa sawit untuk memprioritaskan dan memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

Ia meyakini dengan kapasitas produksi saat ini, kebutuhan minyak goreng dalam negeri dapat dengan mudah dipenuhi. “Volume bahan baku minyak goreng yang kita produksi dan ekspor jauh lebih besar dari kebutuhan dalam negeri, dan masih ada sisa kapasitas yang sangat besar. Presiden Jokowi, Rabu (27/4/2022), mengatakan, “Jika kita semua mau dan berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai prioritas, kebutuhan lokal dapat dengan mudah dipenuhi.

Presiden Jokowi menilai sulitnya masyarakat mendapatkan minyak goreng saat ini sangat ironis mengingat Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Ia juga meminta para pelaku perdagangan sawit untuk melihat masalah ini lebih baik dan lebih jelas.

“Saya sebagai presiden tidak bisa membiarkan ini terjadi. Sudah empat bulan kelangkaan dan pemerintah mencoba berbagai kebijakan tetapi tidak efektif. Maka pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan tersebut berlaku untuk ekspor dari seluruh Indonesia, termasuk didalamnya dari daerah deposit “.

Menurut Presiden Jokowi, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengambil keputusan, termasuk kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku.

“Larangan ini berdampak negatif, berpotensi menurunkan produksi, dan hasil panen petani tidak terserap. Tapi tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pasokan dalam negeri sampai ada pasokan.”

Presiden Jokowi menegaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan menjadi kriteria penilaian kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng.

“Begitu kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Karena saya tahu negara butuh pajak, negara butuh devisa, dan negara butuh surplus perdagangan. prioritas yang lebih penting.”

Sumber: Happy

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.