free stats
banner 728x250
Berita  

Kemenkeu Dukung Revisi PP 109 Agar Pengendalian Tembakau Lebih Efektif 

banner 120x600
banner 468x60

Journalist Report, Yanuar Riezqi Yovanda

JAKARTA – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kebijakan terkait pengendalian tembakau harus didorong bersama melalui sisi fiskal dan nonfiskal.

banner 325x300

Analis Pusat Kebijakan Penerimaan Negara BKF Febri Pangestu berharap kebijakan tarif cukai rokok di Kementerian Keuangan dapat dibarengi dengan kebijakan pengendalian tembakau dari sisi nonfiskal, yaitu melalui rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor Produk Tembakau untuk Kesehatan.

“Kami menyambut baik rencana revisi PP 109 guna mendukung dan mempercepat upaya pengendalian tembakau yang lebih efektif,” ujarnya dalam webinar “Pajak Tembakau di Indonesia: Menghitung Rupiah yang Hilang”, Rabu (3/8/ 2022).

Selain itu, Kementerian Keuangan berharap ada roadmap yang dapat mengakomodir banyak pihak, dan mendukung tujuan pemerintah dalam pengendalian tembakau.

“Karena kalau pengendalian tembakau hanya ditempatkan di Kementerian Keuangan, itu tidak akan cukup. Namun jika dilakukan bersama kementerian terkait dan elemen masyarakat, bisa mempercepat proses pengendalian tembakau,” kata Febrio.

Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Ahmad Yani Riant Nugroho sebelumnya menilai pelaku industri hasil tembakau (IHT) perlu dilibatkan dalam revisi PP 109/2012.

Dia menjelaskan, usulan revisi PP 109/2012 tidak layak dilanjutkan, jika ada kelalaian partisipasi pelaku industri.

“Sebagai objek kebijakan, pelaku IHT harus dilibatkan mulai dari proses awal, penyusunan naskah akademik, hingga keseluruhan proses. Jika tidak ada keterlibatan objek kebijakan dalam proses administrasi publik, kebijakan yang dibuat tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Keterlibatan objek kebijakan, lanjut Riant, merupakan aspek penting dalam pembuatan kebijakan publik, terutama terkait akuntabilitas.

Dalam prinsip tata kelola yang baik, akuntabilitas memastikan komunikasi yang rinci, rinci, dan komprehensif dengan setiap pihak yang menjadi bagian atau objek kebijakan.

”Sayangnya, aspek ini sering dilupakan oleh para pengambil kebijakan publik. Mereka hanya fokus pada aspek tanggung jawab, yaitu agar kebijakan yang telah dijadwalkan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran yang ditentukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, ketidakikutsertaan objek dan proses penyusunannya tidak dinamis, dan hanya akan menghasilkan kebijakan yang tidak efektif.

“Selain itu berpotensi menghambur-hamburkan keuangan negara, bahkan berujung pada korupsi kebijakan. Sebab hal ini bisa menimbulkan konflik baru yang tidak perlu, dan ada tugas baru untuk menyelesaikan konflik tersebut, seperti proses uji materiil. dengan biaya besar yang harus ditanggung.” negara,” kata Riant.

Kemudian, Sekjen Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Hananto Wijaya menambahkan, pihaknya menduga ada kesengajaan untuk tidak melibatkan pelaku IHT dalam proses revisi PP 109/2012.

“Bahkan kami mendapat undangan sehari sebelum uji publik digelar. Proses usulan revisi tidak transparan, apalagi substansinya, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan,” pungkasnya.

Laporan Tahunan Dja Tahun 2020 Kementerian Keuangan
Dja sangat diharapkan agar dapat bersinergi dengan baik untuk meningkatkan kinerja dja mendukung misi kementerian keuangan nomor 2 mencapai

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
Pengendalian terhadap penerapan manajemen risiko informasi dan data dukung yang akurat bagi manajemen dalam hal ini dimaksudkan agar terdapat

119pmk 022020per Pdf Lppm Itb
Peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor kementerian keuangan lembaran negara republik

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal
Mampu mendukung pelaksanaan program kementerian keuangan lembaga pemerintah lain juga menjadi fokus perhatian sekretariat jenderal agar

Jdih Kemenkeu Go Id
Peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2010 tentang menteri keuangan tentang perubahan atas peraturan 109 badan pengembangan wilayah suramadu

Pmk No 94 Th 2021 Djpk
Dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi corona virus disease 2019 peraturan menteri keuangan tentang perubahan atas

Peraturan Jdih Kemenkeu Go Id Kementerian Keuangan
Peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2020 tentang tata perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan dan pengendalian daya rusak air

Komnas Pt Kemenkes Dukung Penuh Revisi Pp 109 Nasional Kontan
Desakan revisi terus dilakukan kepada regulator agar pengendalian tembakau dan wakil menteri kesehatan mendukung penuh revisi pp 109

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara menteri keuangan tentang tata cara revisi anggaran

Peraturan Menteri Keuangan Ri
196 pmk 02 2015 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 143 pmk 02 2015 tentang petunjuk penyusunan clan penelaahan rencana kerja

Pendanaan Publik Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi kementerian keuangan mengembangkan penandaan anggaran budget tagging yang telah

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.