free stats
banner 728x250
Berita  

Kementerian ESDM Evaluasi Pelaksanaan PLTS Atap Tidak Harus Merevisi Peraturan Menteri

banner 120x600
banner 468x60

Laporan wartawan Eko Sutrianto

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengevaluasi kembali Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap untuk mengkaji kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya sejak diterbitkan tahun lalu.

banner 325x300

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan untuk Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dadan Kosdiana mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengkaji implementasi Permen 26/2021 setelah diterbitkan tahun lalu untuk mengkaji kendala dalam penerapannya. penerapan.

“Penilaian ini tidak berarti kami akan mengkaji ulang peraturan tersebut, tetapi juga dapat menetapkan pedoman atau pedoman pelaksanaannya yang lebih jelas di kemudian hari.

Dan dia mengatakan dalam keterangan tertulis, Jumat (20/5/2022), “Mungkin tidak perlu ditinjau ulang, tetapi cukup dengan menetapkan pedoman atau arahan yang lebih jelas.”

Dikatakannya, selama pelaksanaannya ada keluhan dari para pemangku kepentingan, misalnya terkait jumlah kapasitas yang bisa dipasang.

“Konsumen melihat saya bisa pasang 100 persen tergantung kapasitas tapi PLN melihatnya berbeda, terlalu besar kalau 100 persen.

PLN menilai penggunaan PLTS rooftop di industri belum mencapai 100 persen atau sesuai kapasitas terpasangnya. Oleh karena itu, kami ingin mendengar dulu masukan dari kedua belah pihak, PLN dan konsumen.”

Berdasarkan prakiraan yang diberikan Kementerian ESDM, target pembangunan PLTS rooftop 3,6GW akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2025.

Beberapa isi Permen tersebut antara lain ketentuan ekspor tenaga listrik dalam kilowatt-hour yang dinaikkan dari 65% menjadi 100%.

Setelah itu, akumulasi surplus dalam tagihan dibuang, dan diperpanjang dari 3 bulan hingga 6 bulan. Jangka waktu permohonan PLTS Atap lebih pendek (5 hari tanpa perubahan PJBL dan 12 hari dengan perubahan PJBL).

Presiden Asosiasi Tenaga Surya Indonesia (AESI), Fabi Tomoa, mengatakan ada dua hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi kekhawatiran PLN.

Pertama, evaluasi mengarah pada penetapan pedoman atau petunjuk teknis. Menurutnya, penting untuk melengkapi dan menghindari risiko seperti yang menjadi perhatian PLN.

”Saya kira petunjuk teknis ini paling tepat agar nama baik pemerintah tidak runtuh di mata masyarakat dan pengusaha,” ujarnya.

Hal kedua yang perlu dilakukan adalah Presiden memerintahkan Kementerian Keuangan segera menerbitkan peraturan untuk memberikan ganti rugi kepada PLN karena dampak keberadaan PLTS itu di permukaan.

Pasalnya, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap telah diterbitkan dengan persetujuan Presiden.

“Nah, presiden juga harus memerintahkan menteri keuangan untuk mengeluarkan peraturan tentang pemberian kompensasi kepada PLN,” katanya.

Ia juga mengingatkan Departemen ESDM jika ingin meninjau kembali Permen terkait pagu PLTS.

“Kita harus ingat bahwa pemerintah sekarang menargetkan 23 persen energi terbarukan pada tahun 2025. Indonesia juga memiliki kepercayaan untuk mengambil alih kepresidenan Kelompok Dua Puluh (G20), forum kerja sama tahun ini di negara-negara besar ekonomi global. , di mana salah satu prioritas presiden adalah mempercepat transformasi Bisa dibayangkan apa yang akan dikatakan dunia jika mereka mengetahui bahwa kita tidak mendapat dukungan dari PLN untuk menerapkan peraturan PLTS Atap. Dia berkata, “Ini akan mengancam reputasi Presiden Jokowi sebagai Presiden G20.”

Dia mengatakan setuju bahwa pemerintah juga harus melihat kondisi PLN yang tidak sehat saat ini.

“Namun, program PLTS Atap sudah masuk dalam PSN (Program Strategi Nasional) 3,6 GW yang tertuang dalam Permenko Perekonomian No 7/2001. Oleh karena itu, dari program ini, jika ada dampak terhadap keuangan PLN, pemerintah wajib memberikan kompensasi.

Ia mengatakan, “PLN berhak menerima ganti rugi, namun dengan catatan ganti rugi itu berdasarkan landasan hukum, yakni peraturan Menteri Keuangan.”

Kementerian Esdm Akan Evaluasi Regulasi Plts Atap
May 9 2022 jakarta antara kementerian energi dan sumber daya mineral esdm akan mengevalusasi regulasi pembangkit listrik tenaga surya plts atap

Diprotes Pln Pemerintah Evaluasi Aturan Main Plts Atap
May 10 2022 berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh kementerian esdm target plts atap sebesar 3 6 gigawatt yang akan dilakukan secara bertahap hingga

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral
Peraturan menteri energi dan sumber daya mineral tentang pembangkit listrik tenaga surya atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang izin

Implementasi Peraturan Menteri Esdm Tentang Plts Atap
Jan 21 2022 berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh kementerian esdm target plts atap sebesar 3 6 gw yang akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2025

Mahasiswa Gerilya Bantu Instalasi Plts Atap 47 5 Kwp Di Pltgu
Apr 30 2022 sebanyak 57 mahasiswa ditempatkan pada 14 perusahaan solar pv yang berkolaborasi dengan kementerian esdm untuk melakukan praktik pemasangan plts

Percepat Pembangunan Plts Kementerian Esdm Evaluasi
Feb 16 2021 menurut direktur jenderal energi baru terbarukan dan konservasi energi ebtke kementerian esdm dadan kusdiana fokus dari plts atap ini

Pelaksanaan Regulasi Plts Atap Masih Ditahan Kementerian Esdm
Jan 17 2022 jakarta ruangenergi kementerian energi dan sumber daya mineral esdm tidak melaksanakan aturan yang sudah dibuat

Kementerian Esdm Evaluasi Regulasi Plts Atap Untuk Berikan
May 9 2022 jakarta antara kementerian energi dan sumber daya mineral esdm akan mengevalusasi regulasi pembangkit listrik tenaga surya plts atap

Kementerian Esdm Akan Revisi Aturan Plts Atap Ini Kata Pln
May 9 2022 jual beli listrik tidak bisa dilakukan di plts atap yang dipasang pelanggan adanya evaluasi permen tersebut tidak mempengaruhi jual beli

Dirjen Ebtk Evaluasi Pelaksanaan Plts Atap Tidak Harus
May 12 2022 kementerian energi dan sumber daya mineral esdm sedang mengevaluasi kembali peraturan menteri permen esdm nomor 26 tahun 2021 tentang

Permen Esdm 26 Tahun 2021 Tentang Plts Atap Pada Jaringan
Nov 4 2021 peraturan menteri esdm mengatur juga tentang jumlah sumbangan atau penggunaan energi listrik tenaga surya sehingga menguntungkan pemiliknya

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.