free stats
banner 728x250
Berita  

Kurangi Beban APBN, Anggota Komisi VII Dorong Pemerintah Berani Putuskan Kenaikan Harga BBM Subsidi

banner 120x600
banner 468x60

Laporan Jurnalis, Reynas Abdila

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR dari Partai Golkar, Lamhot Sinaga, menyoroti BBM bersubsidi publik yang membebani anggaran pemerintah sebesar Rp502 triliun.

banner 325x300

Ia memahami pemerintah berada dalam posisi yang sangat sulit antara menyalurkan anggaran subsidi atau membatasi penggunaan bahan bakar bersubsidi.

“Tujuannya sama-sama mengurangi beban APBN dan setiap pilihan ada risikonya,” kata Lamhot di Jakarta, Sabtu (13/8/2022).

Lamhot memaparkan postur anggaran pemerintah dalam menanggung subsidi BBM.

Menurutnya, setiap kenaikan harga ICP (Harga Minyak Mentah Indonesia) sebesar 1 dollar AS per barel berdampak pada kenaikan subsidi LPG sekitar Rp. 1,47 triliun, subsidi minyak tanah sekitar Rp. 49 miliar, dan biaya kompensasi bahan bakar lebih dari Rp. 2,65 triliun.

Saat ini, asumsi harga minyak dunia sebesar 63 dolar AS per barel telah berubah menjadi 100 dolar AS per barel.

Sedangkan kebutuhan BBM Pertalite meningkat sebesar 6 juta kilo liter dari yang telah dibahas dan disepakati antara Pemerintah dan DPR sebesar 23 juta kilo liter, serta solar yang mengalami peningkatan sebesar 2,5 juta kilo liter dari APBN yang sebesar 14,9 juta kilo liter.

“Kalau harga minyak di atas 100 dolar AS per barel, maka asumsi rupiah kita Rp 14.500 per dolar, kuota kita dari 23 juta kilo liter menjadi 29 juta, maka akan ada tambahan subsidi hingga Rp. 600 triliun, jumlah yang sangat besar,” jelas Lamhot.

Rencana pengurangan kuota BBM bersubsidi dalam RAPBN sangat relevan dan mendesak dilakukan, karena akan sangat memberatkan APBN kita.

“Jika subsidi terus meningkat hingga mencapai Rp 600 triliun sedangkan target pendapatan Rp 2.266,2 triliun, berarti lebih dari 26 persen anggaran kita hanya untuk membeli bahan bakar,” katanya.

Namun tidak menghilangkan subsidi, karena pemerintah tetap membutuhkan kehadirannya, terutama masyarakat dengan ekonomi rendah.

Lamhot juga meminta pemerintah mempertimbangkan usulan Pertalite hanya untuk pengguna sepeda motor, solar hanya untuk kendaraan angkut.

“Saya mengusulkan 75 persen subsidi per liter BBM ditanggung pemerintah, sisanya menyesuaikan harga BBM bersubsidi,” imbuhnya.

Pemerintah mensubsidi solar sebesar Rp. 7.800 per liter, sehingga harga solar menjadi Rp. 5.150 per liter, dengan penyesuaian harga subsidi solar yang besar menjadi Rp. 7.100.

Subsidi pertalite dari pemerintah sebesar Rp. 4.500 per liter dari harga yang diterima konsumen sebesar Rp. 7.650 per liter, sehingga memungkinkan untuk menyesuaikan harga pertalite menjadi Rp. 8.875.

Menurut Lamhot, penyesuaian harga ini masih bisa diterima oleh penerima subsidi karena masih sangat terjangkau jika dibandingkan dengan harga BBM nonsubsidi.

Kuota bahan bakar rendah

PT Pertamina (Persero) mencatat penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite hingga Juli 2022 telah mencapai 16,8 juta kilo liter (KL).

Artinya kuota BBM bersubsidi hingga akhir tahun ini hanya 6,2 juta KL dari kuota tahun ini yang ditetapkan 23 juta KL.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pengurangan kuota BBM bersubsidi karena konsumsi masyarakat yang meningkat.

Berdasarkan APBN 2022, total subsidi yang diberikan pemerintah untuk Pertalite, solar, LPG, dan listrik mencapai Rp 502 triliun.

Total anggaran subsidi sebesar Rp 502 triliun berdasarkan kuota Pertalite sebesar 23 juta kilo liter, sedangkan perkiraan Menteri ESDM dan DPR memiliki kuota 28 juta kilo liter.

Karena itu, dia mendorong Pertamina untuk mengontrol pendistribusian BBM bersubsidi.

“Artinya akan ada tambahan di atas Rp 502 triliun yang sudah kami sampaikan,” ujar wanita yang akrab disapa Ani ini.

Peraturan Pemerintah Republik In Jdih Kemenkeu
Penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam apbn dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh

Anggota Dpr Harap Tambahan Subsidi Bbm Dan Lpg Kurangi
Anggota komisi vii dpr ri sartono hutomo mengharapkan tambahan anggaran pemerintah untuk bbm dan lpg subsidi mampu mengurangi beban

Ekonom Core Nilai Kebijakan Subsidi Pemerintah Memperberat
Piter mendukung rencana pemerintah untuk mengurangi beban apbn dan baca juga harga bbm subsidi stabil anggota komisi xi dpr puji

Komisi Vii Dpr Target Revisi Uu Migas Rampung Akhir 2022
Target itu bakal dikejar lantaran segenap anggota komisi vii dpr ri mentah indonesia anjlok jadi usd 106 per barelkurangi beban apbn

Dinilai Bisa Tekan Anggaran Apbn Komisi Vii Dpr Dukung Voi
Selain mengatasi persoalan over suplai listrik program ini juga dinilai bisa mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara apbn

Dpr Ri Republika Co Id
Program ini juga akan mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara apbn dikarenakan impor lpg ketua komisi vii dpr ri

Jangan Tambah Beban Rakyat Dengan Menaikkan Tarif Listrik
Anggota komisi vii dpr ri rofik hananto menolak rencana kenaikan tdl meskipun terdapat penurunan alokasi subsidi listrik dalam apbn 2020

Anggota Komisi Vii Fpks Minta Program Pengganti Lpg Dengan
Menurut anggota komisi vii dpr ri mulyanto rencana itu harus diuji tidak menambah beban anggaran tambahan dari apbn jelas mulyanto

Konstitusionalitas Kewenangan Badan Anggaran Dewan
Sebenarnya dpr memiliki kewenangan yang kuat dalam penyusunan apbn namun masyarakat masih menilai bahwa fungsi anggaran dpr belum pro rakyat kalangan

Anggota Komisi Vii Desak Penambahan Subsidi Solar Dpr Ri
Anggota komisi vii dpr ri mulyanto mulyanto mendesak pemerintah untuk meningkatkan volume dan besaran subsidi solar dalam apbn 2023

Anggota Dpr Sarankan Pln Tak Hanya Bergantung Pada Tarif
Tv anggota komisi vii dpr ri mulyanto meminta pln harus berani 1 juli dinilai kurangi beban apbn hingga rp 3 t dan wujudkan keadilan

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.