free stats
banner 728x250
Berita  

Larangan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Diterapkan Sampai Harga Stabil Rp14.000 Per Liter

banner 120x600
banner 468x60

Reporter report, Ismoyo

Jakarta – Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng, termasuk bahan baku, efektif Kamis, 28 April 2022.

banner 325x300

Keputusan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai rapat dengan para menteri pada Jumat (22 April 2022).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlanga Hartarto mengatakan, instruksi Presiden untuk melarang ekspor bahan mentah guna mengamankan pasokan minyak goreng dalam negeri cukup banyak dan murah.

Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini harga minyak goreng, khususnya curah, masih belum terkendali dan berada di atas Rp14.000 per liter.

“Inpres tersebut bertujuan untuk mempercepat upaya produksi minyak goreng dalam jumlah besar hingga mencapai Rp14.000 per liter, khususnya di pasar tradisional,” kata Airlanga dalam konferensi pers, Selasa (26/4/2022).

“Harga minyak goreng curah di beberapa tempat masih di atas Rp14.000 per liter,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Airlangga juga merinci kebijakan pelarangan ekspor bahan baku dan minyak goreng.

Jenis bahan baku minyak goreng yang dilarang untuk diekspor adalah Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD) atau RBD Olein yang merupakan bahan baku minyak goreng dengan tiga kode HS.

Menko Airlangga juga mengatakan aturan atau kepastian larangan ekspor ini akan diupayakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Menko mengatakan, ”Mulai hari ini, Menteri Pengaturan Perdagangan, serta Bea dan Pajak, akan dikeluarkan untuk memantau hal ini agar tidak terjadi penyimpangan.”

Ia menutup dengan mengatakan, ”Setelah itu, pengawasan kepabeanan akan dilakukan bersama-sama dengan tim food work, dan setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai aturan hukum.”

politik emosional

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai 28 April 2022 merupakan kebijakan sentimental jangka pendek.

Anggota Komite Keenam DPR Ravelli mengatakan jika kegiatan ekspor minyak goreng dilarang, industri lokal tidak akan mampu menyerap seluruh produksi lokal.

“Bukan solusi, harus dievaluasi. Situasinya seperti kebijakan penghentian ekspor batu bara, sangat emosional, ujung-ujungnya merugi. Jangan sampai larangan ekspor minyak goreng menimbulkan kerugian, ” kata Raffley, Senin (25/4/2022). .

Ia melanjutkan, “Pemerintah perlu menyerap siklus perdagangan CPO, jangan langsung menghentikan ekspor, ini bukan solusi yang tuntas.”

Rafli menjelaskan produksi minyak goreng pada 2021 mencapai 20,22 juta ton, di antaranya 5,07 ton atau 25,05 persen untuk memenuhi kebutuhan lokal, dan 15,55 juta ton atau 74,93 persen untuk ekspor.

“Berdasarkan persentase ini, surplus produksi sangat besar,” katanya.

Ravelli mengatakan kebijakan ekspor hanya perlu menyeimbangkan mekanisme subsidi minyak goreng dalam negeri dengan pola DMO dan DPO yang sudah diatur.

Hal ini dilakukan oleh negara tetangga Malaysia, produsen CPO kedua di dunia, dengan harga minyak goreng 8.500 rupee per kilogram.

Bandingkan, Indonesia sebagai produsen minyak goreng pertama di dunia, harganya relatif lebih mahal.

”Pertama kita harus duduk bersama produsen minyak goreng untuk mengevaluasi kebijakan ini, jika perlu studi banding. Mengingat barang ekspor menyumbang devisa yang cukup besar,” ujarnya.

Ravelli juga menyarankan untuk menjaga stabilitas harga, setiap daerah penghasil minyak sawit harus memiliki pabrik pengolahan minyak goreng.

“Sebaliknya, ada tiga perusahaan besar milik negara yang memproduksi minyak goreng, dan pemerintah harus bisa membuat harga lebih murah,” katanya.

Rekomendasi KPK untuk Peningkatan CPO dan Tata Kelola Minyak Goreng

KPK mendorong perbaikan pengelolaan minyak sawit mentah dan produk turunannya, seperti minyak goreng.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ibe Mariati Koding, mengatakan perlu pembenahan guna mengantisipasi kelangkaan minyak goreng di masa mendatang. “KBK melihat kelangkaan komoditas strategis dalam negeri seperti minyak goreng ke depan harus dicegah,” kata Ibe dalam keterangan tertulis, Selasa (26 April 2022).

Ipi mengatakan KPK melalui Sekretariat Nasional (Setnas) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) bersama Kementerian Dalam Negeri, KemenPANRB, Bappenas dan KSP terus mendorong perbaikan tata kelola CPO dan produk turunannya. dengan mengintegrasikan proses bisnis eksplorasi dan produksi minyak sawit melalui sistem neraca nasional.

Dijelaskannya, integrasi data berbasis teknologi informasi yang mencakup seluruh pemangku kepentingan mengintegrasikan pasokan dan permintaan barang yang diperdagangkan untuk kebutuhan masyarakat dan industri setempat.

Dengan demikian, database dapat menentukan penurunan atau peningkatan produksi dalam negeri.

”Kami berharap izin ekspor dan impor dikeluarkan sesuai kebutuhan, harga stabil dan ketersediaan barang di pasar lokal dapat terjaga,” kata Ebi.

Ipi menjelaskan integrasi data dalam SNANK mengatur mekanisme ekspor impor anggaran komoditas strategis dengan mendorong tiga hal.

Pertama, penguatan implementasi kebijakan domestic market commitment (DMO) dan domestic price commitment (DPO) produk turunan CPO yaitu minyak goreng.

Kedua, meningkatkan pengembalian pajak penghasilan dari pelaku komersial terkait, dan ketiga, memperkuat penerapan bea masuk kelapa sawit.

“Rekomendasi Strategi Nasional Stranas PK ini disampaikan kepada Menko Perekonomian melalui surat dari KPK tertanggal 17 Maret 2022, pelaksanaan salah satu sumbu kerja Stranas PK, penyempurnaan Dinas Perizinan dan Perdagangan,” kata Saya menjadi.

Sebelumnya, pada 9 Maret 2022, pimpinan KPK telah menyampaikan usulan tersebut kepada Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Perindustrian di Kantor Menko Perekonomian.

Ipi menambahkan, “KPK berharap rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti untuk memperbaiki tata niaga komoditas yang strategis sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas.”

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.