free stats
banner 728x250
Berita  

Larangan Ekspor Minyak Goreng Berlaku Sampai Harga Minyak Curah Turun Menjadi Rp 14 Ribu/Liter

banner 120x600
banner 468x60

Jakarta – Pemerintah memberlakukan larangan sementara ekspor Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil atau Minyak Goreng (RBD Palm Olein) yang berlaku mulai 28 April 2022.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Irlanga Hartarto di Jakarta, Rabu (27/4/2022).

banner 325x300

“Sesuai arahan Presiden, untuk sementara larangan ekspor hingga harga minyak goreng curah mencapai Rp 14.000 per liter di pasar konvensional dan mekanisme pelarangan diatur secara sederhana,” kata koordinator. Menteri Irlandia.

Larangan tersebut diberlakukan agar minyak goreng terdistribusi dalam jumlah banyak secara merata ke seluruh Indonesia.

HC Airlangga mengklarifikasi bahwa larangan ekspor hanya berlaku untuk produk RBD Palm Olein dengan tiga kode HS, yaitu 1511.90.36, 1511.90.37, dan 1511.90.39.

Sedangkan CPO dan RPO masih bisa diekspor sesuai kebutuhan.

“Perusahaan masih bisa membeli karangan bunga buah segar (TBS) dari petani,” katanya.

Kebijakan larangan ekspor ini diatur dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan (Permendag).

Airlangga menambahkan, kebijakan larangan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 GATT yang menyatakan bahwa negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dapat menerapkan larangan atau pembatasan ekspor sementara untuk mencegah kekurangan pangan.

Larangan ekspor RBD Palm Oil berlaku bagi semua produsen yang memproduksi produk RBD Palm Olein.

Erlanga menegaskan, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan dan Polri melalui Satgas Pangan akan melakukan pengawasan ketat dalam implementasi kebijakan ini.

Pengawasan akan dilakukan secara berkesinambungan, termasuk pada saat libur Idul Fitri.

”Evaluasi akan terus dilakukan terhadap kebijakan larangan ekspor ini. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Erlanga.

Dalam mempercepat pendistribusian minyak goreng grosir ke masyarakat, pemerintah dengan sigap membayar subsidi harga melalui Badan Pengelola Dana Penanaman Kelapa Sawit (BPDPKS) tanpa mengorbankan good governance-nya.

Pemerintah juga telah menugaskan Badan Urusan Logistik Umum (Perum Bolog) untuk mendistribusikan minyak goreng dalam jumlah besar kepada masyarakat, terutama di pasar tradisional.

Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan kebijakan terkait minyak goreng curah.

Namun kebijakan tersebut dinilai kurang efektif karena di beberapa tempat minyak goreng curah masih tersedia dengan harga di atas Rp 14.000 per liter. (Jaringan / Renas Abdo)

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.