free stats
banner 728x250
Berita  

Larangan Ekspor Minyak Goreng Jadi Dilema Bagi Jokowi, Harga Turun Atau Devisa Melayang?

banner 120x600
banner 468x60

Jakarta – Pemerintah Indonesia secara resmi melarang ekspor minyak goreng dan turunannya dari bahan baku, termasuk minyak sawit mentah, mulai hari ini Kamis (28/4/2022).

Ini merupakan tindakan tegas pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng yang naik hampir 100 persen sejak awal tahun ini.

banner 325x300

Larangan ekspor ini merupakan revisi dari pernyataan pemerintah sebelumnya yang masih mengizinkan ekspor CPO.

Saat ini ada tiga bahan baku minyak goreng yang dilarang untuk diekspor oleh pemerintah, yaitu minyak sawit mentah atau CPO, minyak sawit olahan (RPO), olein sawit yang dimurnikan, diputihkan dan dihilangkan baunya (RBD) dan minyak goreng bekas (minyak goreng). minyak).

Dengan demikian, keputusan ini memastikan produk CPO dapat sepenuhnya disesuaikan dengan ketersediaan minyak goreng curah hingga mencapai harga Rs 14.000 per liter, terutama di pasar tradisional dan pelaku usaha kecil, menengah, kecil dan mikro.

Menurut Jokowi, tingginya harga minyak goreng sejak akhir tahun lalu tidak bisa dibiarkan terus menerus.

Sementara kebijakan sebelumnya seperti DMO dinilai kurang efektif.

“Oleh karena itu, saya melarang ekspor bahan baku minyak goreng ke luar negeri. Ini berlaku untuk ekspor dari seluruh Indonesia,” kata Jokowi dalam keterangan resmi yang dikirimkan pada Kamis (28 April 2022).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengaku tak habis pikir betapa langka dan mahalnya minyak goreng di negara penghasil CPO terbesar dunia itu.

“Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironisnya kita punya masalah dengan minyak goreng,” kata Jokowi.

“Saya sebagai presiden tidak bisa membiarkan ini terjadi. Sudah empat bulan kelangkaan terus terjadi dan pemerintah mencoba berbagai kebijakan, tetapi tidak efektif,” katanya.

dilema keputusan

Menurut dia, pelarangan ekspor CPO dan produk turunannya merupakan keputusan yang kompleks.

Karena untuk menekan harga minyak goreng di pasaran, pemerintah di sisi lain harus mengorbankan hilangnya sumber devisa.

Minyak goreng dan CPO memberikan pemasukan yang signifikan bagi negara. Selama Maret 2022 saja, ekspor CPO bernilai $3 miliar USD.

CPO juga merupakan komoditas ekspor terbesar Indonesia.

Jadi, jika larangan ekspor itu berlaku selama satu bulan, pemerintah akan kehilangan pendapatan sebesar itu atau sekitar Rp 42,9 triliun (asumsi kurs Rp 14.300).

Di sisi lain, larangan ekspor juga akan menguntungkan Malaysia sebagai pesaing CPO Indonesia. Negara lain yang memproduksi minyak nabati alternatif juga akan diuntungkan.

Seperti minyak kedelai, minyak lobak dan minyak bunga matahari yang diproduksi di Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa.

“Saya ingin tekankan bahwa kebutuhan dasar masyarakat adalah kebutuhan dasar pemerintah, dan itu adalah prioritas tertinggi,” kata Jokowi.

“Begitu kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor karena saya tahu negara butuh pajak, negara butuh devisa, negara butuh surplus perdagangan, tapi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat lebih penting. ,” dia berkata. ditambahkan.

Berlaku hari ini

Mengutip Antara, pengumuman larangan ekspor CPO dan produk turunannya telah diumumkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Semuanya sudah diatur dalam Permendag dan akan dilaksanakan malam ini pukul 00.00 WIB tanggal 28 April karena sejalan dengan yang disampaikan Presiden,” kata Airlangga dalam konferensi pers.

Ia menjelaskan, semua kebijakan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjaga kepentingan masyarakat karena rakyat Indonesia adalah prioritas utama dari semua kebijakan pemerintah.

“Untuk pelaksanaan pendistribusian CPO dan produk turunannya, tentunya jika terjadi pelanggaran akan dilakukan tindakan tegas,” ujarnya.

Karena itu, Airlangga menegaskan Satgas Pangan, Bea Cukai, Polri, dan Departemen Perdagangan akan terus mengawal implementasi kebijakan ini.

Dia menambahkan, menurut aturan WTO, pembatasan atau larangan sementara dapat diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal.

Kebijakan tersebut adalah pelarangan ekspor produk turunan minyak sawit, seperti CPO, RPO, POME, RBD Palm Olein dan minyak goreng bekas.

Erlanga Hartarto mengatakan, pemerintah siap menindak tegas pihak-pihak yang melanggar aturan tersebut.

Menurut dia, hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memprioritaskan masyarakat guna mencapai harga minyak goreng curah Rp 14.000 per liter di seluruh Indonesia.

“Larangan sementara ekspor minyak goreng ini merupakan komitmen kuat pemerintah untuk mengutamakan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindak tegas.”

“Pemerintah akan menindak tegas siapa saja yang melanggar keputusan ini,” imbuhnya.

Menko Airlangga melanjutkan, sesuai arahan Presiden dan dengan mempertimbangkan pandangan dan tanggapan masyarakat, agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda, Kebijakan Larangan Ekspor telah dirinci berlaku untuk semua CPO, RPO, POME, RBD. Palm Olein dan produk minyak goreng bekas.

Larangan ini berlanjut hingga harga minyak goreng curah mencapai Rp 14.000 per liter di pasar tradisional dan mekanisme pelarangan dirumuskan secara sederhana.

Kebijakan larangan ekspor ini berlaku mulai 28 April 2022 pukul 00.00 WIB dengan masa larangan hingga minyak goreng curah tersedia di masyarakat dengan harga Rp 14 per liter yang merata di seluruh Indonesia.

Menko Airlangga mengatakan, “Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan produk CPO dapat sepenuhnya disesuaikan untuk menyediakan minyak goreng curah dengan harga Rs 14.000 per liter, terutama di pasar tradisional, usaha kecil dan mikro.”

Kebijakan larangan ekspor diatur dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan.

Menko Erlanga mengatakan, Ditjen Bea Cukai dan Satgas Pangan akan melakukan pengawasan ketat dalam penerapan kebijakan ini.

Pengawasan akan dilakukan secara berkesinambungan, termasuk pada saat libur lebaran.

”Evaluasi akan terus dilakukan terhadap kebijakan larangan ekspor ini. ”Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Menko Erlanga.

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.