free stats
banner 728x250
Berita  

Larangan Ekspor Produk CPO Berlaku, Airlangga Pastikan Tindakan Tegas Bagi Para Pelanggar

banner 120x600
banner 468x60

Reporter report, Ismoyo

Jakarta – Mulai hari ini (28/2/2022), pemerintah telah menetapkan kebijakan pelarangan ekspor produk turunan sawit yaitu CPO, RPO, POME, RBD Palm Olein dan minyak goreng bekas.

banner 325x300

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlanga Hartarto mengatakan pemerintah siap menindak tegas pihak-pihak yang melanggar aturan tersebut.

Menurut dia, hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memprioritaskan masyarakat guna mencapai harga minyak goreng curah Rp 14.000 per liter di seluruh Indonesia.

“Pelarangan sementara ekspor minyak goreng ini merupakan komitmen kuat pemerintah untuk mengutamakan masyarakat. Setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindak tegas,” kata Irelanda dalam keterangannya, Kamis (28/4/2022).

“Pemerintah akan menindak tegas siapa saja yang melanggar keputusan ini,” imbuhnya.

Menko Airlangga melanjutkan, sesuai arahan Presiden dan dengan mempertimbangkan pandangan dan tanggapan masyarakat, agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda, Kebijakan Larangan Ekspor telah dirinci berlaku untuk semua CPO, RPO, POME, RBD. Palm Olein dan produk minyak goreng bekas.

Larangan ini berlanjut hingga harga minyak goreng curah mencapai Rp 14.000 per liter di pasar tradisional dan mekanisme pelarangan dirumuskan secara sederhana.

Kebijakan larangan ekspor ini berlaku mulai 28 April 2022 pukul 00.00 WIB dengan masa larangan hingga minyak goreng curah tersedia di masyarakat dengan harga Rp 14 per liter yang merata di seluruh Indonesia.

Menko Airlangga mengatakan, “Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan produk CPO dapat sepenuhnya disesuaikan untuk menyediakan minyak goreng curah dengan harga Rs 14.000 per liter, terutama di pasar tradisional, usaha kecil dan mikro.”

Kebijakan larangan ekspor diatur dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan.

Menko Erlanga mengatakan, Ditjen Bea Cukai dan Satgas Pangan akan melakukan pengawasan ketat dalam penerapan kebijakan ini.

Pengawasan akan dilakukan secara berkesinambungan, termasuk pada saat libur lebaran.

“Evaluasi akan terus dilakukan terhadap kebijakan larangan ekspor ini.”Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Menko Erlanga.

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.