free stats
banner 728x250
Berita  

Marak Pertambangan Tanpa Izin, Perlu Adanya Perbaikan Tata Kelola Pertimahan

banner 120x600
banner 468x60

JAKARTA – Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) mendapat banyak perhatian.

Salah satunya di area penambangan timah.

banner 325x300

Pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai perlunya pembenahan tata kelola timah.

Namun, untuk perbaikan ini, audit tata kelola timah harus dilakukan terlebih dahulu.

Hal itu ditransmisikan sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah pertambangan Timah, Bangka Belitung, yang merugikan negara diperkirakan mencapai 2,5 triliun. RDI per tahun.

Kerugian tersebut terutama dialami oleh PT Timah Tbk sebagai perusahaan tambang dan sumber daya timah yang berizin.

Dikatakannya, saat melakukan audit, BPKP harus menerima data dan dokumen yang menjadi item audit.

“Namun, sejauh ini kami belum menerima permintaan audit dari pihak terkait,” kata juru bicara BPKP Eri Satriana dalam keterangannya, Senin (8/8/2022).

Eri mengatakan perlunya penundaan RKAB untuk sektor pertambangan timah, tentunya tergantung dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor BPKP.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan Djamaluddin mengatakan akan mengerahkan BPKP untuk melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola timah.

”Tata kelola timah kita tidak ideal, pemerintah kemarin menginstruksikan BPKP dalam rapat untuk melakukan audit tata kelola timah,” katanya dalam seminar bertajuk Timah Indonesia dan Penguasaan Negara.

Ridwan mengatakan, tonggak sejarah ini menjadi bukti kehadiran pemerintah untuk memperhatikan industri pertambangan timah. Harapannya, hal ini dapat membantu menyelesaikan sejumlah permasalahan di industri pertambangan timah di masa mendatang.

“Sederhananya, dalam pertemuan itu, kami juga mengeluarkan surat edaran efektif 1 Juli 2022 agar semua smelter melaporkan sumber timahnya. Artinya, ini bentuk pengendalian yang ingin kami capai dalam waktu dekat, ” dia berkata. .

Dengan adanya pelaporan, berarti akan ada pemantauan aliran distribusi dari hulu ke hilir. Pemerintah akan mengintegrasikannya ke dalam Sistem Informasi Batubara dan Mineral (SIMBARA) yang sudah ada.

Timah nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem. Diharapkan tindak lanjut lebih detail dengan pemindaian yang dilakukan.

Selain itu, pemerintah juga diminta memperjelas status timah sebagai mineral kritis, dibandingkan dengan mineral logam tua yang menjadi salah satu bahan baku industri strategis.

Tujuannya adalah untuk lebih memperhatikan bijih timah yang ketersediaannya cukup terbatas dan tidak ada penggantinya yang bernilai ekonomis serta memberikan manfaat lebih bagi negara, daerah dan masyarakat.

“Liberalisasi tata kelola timah berdampak baik, perusahaan swasta meningkat, kesempatan kerja juga meningkat. Namun, seperti halnya bisnis yang berjalan, selalu ada dampak negatifnya,” katanya.

Namun, seperti dalam bisnis, persaingan yang sehat dan dukungan untuk penerapan aturan yang ketat dan disiplin diperlukan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.

Artikel ini dimuat di Kontan dengan judul BPKP mengaku belum menerima permintaan audit tata kelola timah

Penertiban Aktivitas Pertambangan Tanpa Ekbis Sindonews Com
Menurut dia peti seringkali marak terjadi ketika ada lonjakan harga komoditas pihak pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal itu

Pertambangan Tanpa Izin Di Daerah Marak Saat Harga Komoditas
Memang harus tetap ada penegakan hukum kata dia dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari mari bergabung

Penertiban Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin Warta Ekonomi
Kegiatan pertambangan tambang tanpa izin peti harus diberantas secara menurut dia peti seringkali marak terjadi ketika ada lonjakan

Marak Pertambangan Tanpa Izin Butuh Komitmen Penegakan
Marak pertambangan tanpa izin butuh komitmen penegakan hukum memberantasnya sejak isu peti merebak lebih dari 10 lalu apbi senantiasa

Makin Marak Pertambangan Tanpa Izin Jadi Perhatian Pemerintah
Jakarta investor id kegiatan pertambangan tanpa izin peti kembali marak dan menjadi perhatian pemerintah berdasarkan data kementerian

Pembiaran Dan Pengawasan Minim Sebabkan Pertambangan Ilegal
Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin peti di sejumlah daerah di indonesia ditengarai akibat adanya pembiaran serta minimnya

Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin Harus Ditertibkan Beritajatim Com
Menurut dia peti seringkali marak terjadi ketika ada lonjakan harga komoditas disparitas harga tinggi memberikan peluang bagi pihak pihak yang

Pertambangan Tanpa Izin Marak Apbi Minta Ditertibkan
Direktur eksekutif asosiasi pertambangan batubara indonesia apbi hendra sinadia menegaskan bahwa penyelesaian masalah peti harus total

Terungkap Ini Dugaan Penyebab Maraknya Tambang Tanpa Izin Di
Adanya pembiaran dari pihak berwenang kurangnya pengawasan dan kurangnya fasilitasi perizinan itu penyebabnya kata pakar hukum

Marak Tambang Tanpa Izin Peti Ini Sebab Cara Mengatasinya
Jakarta cnbc indonesia pertambangan tanpa izin peti batu bara semakin marak di sejumlah daerah maraknya kegiatan peti ini terdorong

Ri Darurat Pertambangan Tanpa Izin Ini Sebabnya
Maraknya pertambangan tanpa izin itu disebabkan adanya pembiaran serta perlu mendapat perizinan dari pihak yang berwenang kata dia

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.