free stats
banner 728x250
Berita  

Mulai Besok Bahan Baku Minyak Goreng Dilarang Ekspor,

banner 120x600
banner 468x60

Jakarta – Mulai besok, Kamis (28 April 2022), pemerintah akan melarang ekspor bahan baku minyak goreng.

Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi kenaikan harga minyak goreng domestik.

banner 325x300

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlanga Hartarto mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah melarang ekspor minyak sawit olahan, pemutih, dan penghilang bau (RBD).

Minyak sawit RBD merupakan bahan baku minyak goreng.

Larangan ini berlaku mulai 28 April pukul 00.00 WIB.

Larangan ekspor ini akan diberlakukan hingga harga minyak goreng curah mencapai Rp 14.000 per liter di pasar konvensional.

Airlangga menjelaskan dalam konferensi pers virtual, Selasa (26/4): “RBD Palm Olein sejak 28 April pukul 00.00 WIB, hingga mencapai harga minyak goreng curah Rp14.000 per liter di pasar konvensional dan otomatis itu sederhana.” .

Erlanga mengatakan peraturan menteri perdagangan akan dikeluarkan dan bea cukai juga akan mulai memantau untuk mencegah penyimpangan.

Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk mempercepat produksi minyak goreng curah sebesar Rs 14.000 per liter, terutama di pasar tradisional.

Dimana dengan kebijakan sebelumnya di beberapa tempat, harga minyak goreng curah masih di atas Rp 14.000 per liter.

Larangan produk RBD Palm Olein untuk 3 kode HS, 15119036, 15119037, dan 15119039 juga. Sedangkan untuk HS lainnya, diharapkan perusahaan tetap membeli Tanda Buah Segar (TBS) dari petani dengan harga yang wajar.

Pelaksanaannya akan diatur lebih jelas oleh Mendag melalui Mendag yang telah dikukuhkan sesuai dengan aturan World Trade Organization (WTO).

Dimana pembatasan atau larangan sementara dapat untuk memenuhi kebutuhan diet lokal.

Airlangga menegaskan larangan ekspor minyak sawit RBD berlaku untuk semua produsen yang memproduksi produk ini.

Untuk mengawal kebijakan ini, beberapa pihak akan dilaksanakan, termasuk bea cukai dan pajak yang akan memantau semua kegiatan kegiatan perusahaan sesuai data dari Januari hingga Maret.

Artinya, seluruh rantai pasok akan diawasi oleh bea cukai. Selain bea dan cukai, Satgas Pangan juga terlibat dalam pengawasan.

Ia menegaskan, setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan dan pengawasan terus menerus, bahkan pada saat libur Idul Fitri.

Ia menjelaskan, “penilaian akan dilakukan secara berkala terhadap kebijakan larangan ekspor, dan tentunya ini merupakan semacam proteksi regulasi yang akan terus dimodifikasi agar sesuai dengan perkembangan situasi saat ini.”

Pasokan lokal yang melimpah

Pemerintah akan melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022 hingga batas waktu yang ditetapkan.

Kebijakan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri yang melimpah dan dengan harga yang wajar bagi masyarakat.

Sebagai gambaran, berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada tahun 2021, produksi CPO tahun lalu sebesar 46,88 juta ton.

Di sisi lain, konsumsi minyak sawit domestik hanya 18,42 juta ton dan ekspor minyak sawit Indonesia sebesar 34,2 juta ton.

Dengan kata lain, konsumsi minyak sawit domestik hanya setara dengan 35% dari gabungan konsumsi domestik dan ekspor, sedangkan jumlah ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 65%.

Oleh karena itu, larangan ekspor ini berpotensi membuat pasokan dalam negeri melimpah.

Di sisi lain, harga jual CPO tetap pada level tinggi sepanjang tahun 2022. Berdasarkan data dari Malaysian Derivatives Exchange, harga CPO untuk penyerahan Juli 2022 berada di RM6.349 per ton pada penutupan perdagangan Jumat (22 /4).

Harga ini naik 14,87% dibandingkan dengan harga akhir Maret 2022 yaitu RM5.527 per ton, dan naik 35,17% dibandingkan dengan harga penutupan akhir tahun 2021 yaitu RM4.697 per ton.

Kenaikan harga CPO didorong oleh sentimen konflik Rusia-Ukraina yang mengganggu pasokan minyak nabati sehingga meningkatkan permintaan minyak sawit.

Ekonom Center for Economic Reform (CORE) Indonesia Yusuf Randi Manilit memperkirakan kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng akan mendorong kenaikan harga CPO.

Saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (24/4), Yusef mengatakan, “Saya kira pemerintah sudah tahu itu, jadi nanti ada harga acuan untuk indeks CPO lokal yang komponen aritmatikanya akan disesuaikan.”

Namun, menurut dia, penetapan harga acuan lokal harus sesuai dengan tujuan pemerintah dan pengusaha juga untuk mencapai titik tengah.

Penting juga untuk memantau portal perdagangan dan jalur distribusi agar stok CPO lokal tidak “lenyap” seperti semula.

Mengenai potensi pasokan yang melimpah dari CPO lokal, Youssef memperkirakan pangsa pasar lokal masih terlalu besar untuk diisi oleh berbagai produsen CPO dan produknya.

Apalagi para produsen sebelumnya telah memasok produk mereka secara lokal, sehingga satu-satunya masalah adalah meningkatkan produksi untuk pasar lokal.

Apalagi, Yusef melihat kebijakan larangan ekspor CPO tidak akan diberlakukan dalam jangka panjang.

“Saya kira kebijakan ini dilaksanakan sebagai langkah konsolidasi untuk menilai kembali seberapa besar kebutuhan konsumen dalam negeri dan apakah produksi dapat menutupinya, jika tidak tentu perlu peningkatan produksi hulu dalam jangka menengah dan pendek,” ujarnya. . Yusuf.

Tak kalah pentingnya, larangan ekspor CPO juga berpotensi menimbulkan protes dari negara-negara tujuan ekspor utama, seperti India dan China.

Namun, kata dia, ada kebutuhan lokal yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Akibatnya, para importir CPO ini mau tidak mau akan mengalihkan permintaannya ke Malaysia dan negara produsen lain seperti Papua Nugini.

Menanggapi larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, GAPKI menyatakan akan mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait sektor kelapa sawit.

GAPKI pun menghormati keputusan tersebut dan akan melaksanakan kebijakan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Namun, GAPKI akan memantau perkembangan di daerah ini setelah kebijakan itu diberlakukan.

“Jika kebijakan ini berdampak negatif terhadap keberlanjutan sektor kelapa sawit, kami akan meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut,” kata Kepala Dinas Perhubungan Japki Toofan Mahdi dalam keterangan tertulis, Jumat (22/4). . (Ratih Wasisu/Herlena Kartika Dewey)

Sumber: Happy

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.