free stats
banner 728x250
Berita  

Nggak Perlu Gaduh, Kemenkeu Jamin Anggaran Pemilu 2024 Cukup

banner 120x600
banner 468x60

Report by journalist, Yanuar Riezqi Yovanda

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan anggaran pemilu yang disiapkan pemerintah untuk 2024 sudah mencukupi dan tidak perlu diragukan lagi.

banner 325x300

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan tidak perlu ada keramaian atau keributan terkait anggaran pemilu.

”Anggaran pemilu banyak yang padat, kami katakan, pemerintah mendukung proses kegiatan pemilu yang harus dilakukan pada waktu yang tepat,” katanya saat jumpa pers, Kamis. (4/8/2022).

Isa mengatakan, proses pemilu terdiri dari beberapa tahapan, sehingga pencairan anggaran juga akan bertahap. “Misalnya tahun ini (langkah-langkah) pendaftaran parpol, anggarannya pasti kita cukupkan, kita sediakan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kementerian Keuangan akan selalu berusaha memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu bahwa pencairan anggaran tidak bisa dilakukan dalam semalam.

”Kami terus komunikasikan agar anggaran itu ada proses, standar, yang harus kami patuhi, jadi mudah-mudahan pemahamannya meningkat,” kata Isa.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengakui anggaran operasional pembangunan kantor dan infrastruktur untuk pemilihan umum 2024 tidak bisa dipenuhi.

“Biaya operasional yang tidak akan ditanggung, antara lain ruang kantor dan kemudian peralatan mobilitas,” kata Hasyim Asyari di kantor KPU RI di Jakarta Pusat, Rabu (3/8/ 2022).

KPU telah mengusulkan kebutuhan anggaran untuk Pilkada serentak 2024 tahun 2022 sebesar Rp 8,06 triliun. Dari total persyaratan itu, KPU mendapat kucuran sebesar Rp 2,45 triliun.

Kemudian, baru diajukan Rp 5,4 triliun ke Kementerian Keuangan setelah berdiskusi dengan DPR RI.

Dari pengajuan tersebut, Kementerian Keuangan menyetujui anggaran tambahan sebesar Rp 1,24 triliun. Dengan demikian, sisa anggaran yang dibutuhkan KPU RI namun belum dicairkan Kementerian Keuangan sebesar Rp 3,69 triliun.

Perlunya Redesain Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Djpb
Oleh achmad zunaidi widyaiswara pusdiklat anggaran dan ada dua faktor berpengaruh penting mengapa rspp perlu diterapkan

Masuk Tahun Pemilu Pejabat Kemenkeu Jamin Tak Ada Anggaran
Sehingga akan sulit mencari celah bagi pihak pihak yang ingin menyelewengkan apbn 2014 nggak ada bocor karena dari proses penganggaran

184 Pmk 05 2021per Pdf Jdih Kemenkeu Go Id
Dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan menteri keuangan tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian

Kpu Keluhkan Pencairan Anggaran Dari Kemenkeu Terlalu Minimalis
1 hari yang lalu pencairan anggaran oleh kementerian keuangan untuk pelaksanaan tahapan pemilu soal anggaran pemilu 2024 ilham saputra tidak perlu ada

Wamenkeu Kementerian Lembaga Harus Fleksibel Antisipatif Dan
Jakarta 05 07 2022 kemenkeu wakil menteri keuangan wamenkeu meminta mengelola anggaran di kementerian lembaga harus fleksibel

Kinerja Belanja Negara Baik Namun Masih Perlu Akselerasi
Jakarta 23 06 22 kemenkeu kinerja baik anggaran pendapatan dan belanja negara apbn terus berlanjut hingga mei 2022

Kemenkeu Jamin Anggaran Guru Tidak Berkurang Meski Pandemi
Kementerian keuangan menjamin anggaran untuk guru tanpa ada pengurangan saat pandemi covid 19 meski ada penyesuaian untuk bantuan

Peraturan Menteri Keuangan Repub
Pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran perlu mengatur kembali ketentuan mengenai petunjuk database rka k l dipa kementerian keuangan maka yang

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas menimbulkan tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat hingga rendahnya daya saing

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.