free stats
banner 728x250
Berita  

Pangkas Tahapan Birokrasi, LKPP Optimis Satu Juta Produk UMKM Tayang Di E-katalog

banner 120x600
banner 468x60

Jakarta – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azur Anas memastikan target satu juta produk koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam katalog elektronik pada 2022 telah tercapai.

Hal itu setelah pihaknya melakukan sejumlah terobosan.

banner 325x300

Menurut Azur Anas, langkah tersebut merupakan upaya agar pemerintah memberikan kemudahan bagi perusahaan mikro, kecil, menengah dan koperasi lokal untuk masuk ke dalam sistem belanja pemerintah (e-catalog).

Salah satunya dengan memotong birokrasi atau tahapan memasuki katalog elektronik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Dengan begitu, para pelaku koperasi, mikro, kecil, dan menengah di daerah tidak perlu ke LKPP pusat untuk mengurus prosesnya.

“Sekarang tidak perlu ke LKPP pusat. Pergi saja ke pemerintah daerah, karena pemerintah daerah saat ini menjadi sasaran. Sebelumnya Mendagri menyebutkan 40 persen pemda tidak masuk katalog, APBD tidak ditandatangani Mendagri,” kata Azur Anas dalam prosedur konfirmasi pembelian dan penggunaan produk lokal dalam rangka Kebanggaan Made in Indonesia atau Business Match Tahap II di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2022).

Azure Anas mengatakan dalam hal ini, pelaku UMKM bisa datang langsung ke Unit Tindakan Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di kanwil masing-masing, untuk mengurus prosesnya.

Kemudahan lainnya adalah tidak ada persyaratan bahwa semua produk yang termasuk dalam katalog elektronik harus memiliki standar nasional.

Kecuali produk yang berhubungan dengan kesehatan dan sejenisnya, seperti obat-obatan, minuman, dan lain-lain.

Anas menjelaskan, ”Dulu UMKM sulit masuk katalog elektronik, dan seharusnya sudah SNI. Tapi sekarang atas saran presiden, kami hapus.”

proses pemangkasan

Menurut Anas, e-catalog lokal mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah NKRI.

”Ini misi e-catalog lokal yang sekarang sedang dikelola. Terintegrasi dan digital,” jelasnya.

Selain itu, Anas menjelaskan, prosesnya juga dipersingkat dari delapan tahap menjadi dua, sehingga menjadi lebih singkat.

Dalam hal ini, tidak ada lagi negosiasi harga di LKPP. Tidak ada kontrak setiap dua tahun. Begitu masuk dan diproses, bisa langsung disiarkan.

Anas berkata: “Jika Anda tidak melanggarnya, barang Anda dapat ditawarkan di LKPP seumur hidup Anda.”

Pencapaian LKPP ini mengikuti arahan Presiden Jokowi yang menargetkan penggunaan minimal 40 persen anggaran untuk pembelian barang dan jasa Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Daerah (BEMDA) untuk pembelian. produk lokal.

Selain itu, satu juta usaha mikro, kecil dan menengah (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) juga diharapkan dapat masuk dalam e-catalog LKPP.

Komitmen ratusan triliun rupiah dalam business matching 1

Business match pertama yang digelar di Nusa Dua Bali pada 22-24 Maret 2022 menghasilkan komitmen pemerintah membelanjakan PDN mencapai Rp214,1 triliun.

Ada 15 kementerian/lembaga yang tercatat sebagai penyumbang terbesar komitmen belanja barang dan jasa UMKM di dashboard Kementerian Perindustrian.

Diantaranya Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Polri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik.

Untuk pemerintah provinsi, DKI Jakarta tercatat sebagai penyumbang terbesar komitmen belanja PDN.

It is followed by East Java, Banten, Nangro Aceh Darussalam, Central Java, North Sumatra, Di Yogyakarta, West Papua, East Kalimantan, South Sulawesi, Papua, Southeast Sulawesi, Lampung, South Sumatra and Bali.

Meanwhile, the levels of Regency/City sequentially are Bojonegoro Regency, Makassar City, Surabaya City, Mimika Regency, Sidoarjo Regency, Tangerang Regency, Jember Regency, South Tangerang City, Penukal Abab Ilir Regency, Kapuas Regency, Manado City, Semarang City, Pasuruan Regency, Badung Regency, and Bone Regency.

Pencocokan bisnis menjadi penting karena menghilangkan banyak kendala produk lokal tidak mendapatkan pasar dari anggaran kementerian/lembaga, BUMN dan pemerintah daerah.

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.