free stats
banner 728x250
Berita  

PDIP Soal Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Sawit: Memang Sudah Saatnya

banner 120x600
banner 468x60

Laporan Reporter, Reza Deni

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI-P (PDIP), Deddy Yevri Sitorus mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang mencabut moratorium ekspor CPO dan turunannya.

banner 325x300

“Saya kira sudah waktunya, sekarang banyak pabrik pengolahan sawit atau PKS yang tutup karena tidak memiliki tangki penampung produk CPO sehingga sawit rakyat membusuk di lapangan,” kata Deddy kepada wartawan. , Kamis (19/5/2022).

Deddy secara konsisten menolak moratorium sejak awal. Pasalnya, hanya akan merugikan petani kecil.

Pemerintah sendiri mendapat banyak keluhan dari kelompok tani atas keputusan tersebut. Dan akhirnya Pemerintah membuka kran ekspor minyak goreng dan minyak sawit mentah (CPO) mulai Senin (23/5/2022).

Menurut dia, moratorium ini sepertinya tidak akan terlalu lama berlalu. Sebab yang paling terpukul adalah rakyat tani di bawah.

Moratorium tersebut membuat PKS berhenti membeli Tandan Buah Langsung (TBS) produksi petani skala kecil. Bahkan jika dibeli, harganya turun lebih dari 50%.

”Bahkan itu sumber pendapatan utama petani kecil,” kata anggota Fraksi PDI-P itu.

Tak hanya itu, selain menyengsarakan rakyat, moratorium juga menyulitkan petani untuk membeli pupuk dan pestisida yang harganya juga melambung tinggi.

Sehingga jika moratorium dibiarkan terlalu lama, menurut Deddy, dipastikan produktivitas petani tahun depan akan turun drastis dan bisa memicu kelangkaan lagi di tahun berikutnya.

“Apalagi petani memiliki tanggung jawab kepada pihak ketiga seperti bank, kredit transportasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, saya sangat menyambut baik pencabutan moratorium ekspor kelapa sawit,” ujarnya

Deddy juga berharap pemerintah menyiapkan strategi dan kebijakan jangka panjang agar masalah kelangkaan dan harga yang terlalu tinggi tidak terulang lagi di masa mendatang.

“Menurut saya, kuncinya ada di hulu, yaitu menentukan harga TBS dan CPO khusus minyak curah dan kemasan sederhana yang dikonsumsi rakyat kecil,” jelasnya.

Untuk itu, pemerintah dinilai harus kembali memberlakukan kebijakan terintegrasi Donestic Market Obligation (DMO) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk menjamin ketersediaan pasokan yang berkelanjutan.

“Mudah-mudahan pemerintah ada solusi terkait masalah pasokan ini, hati ada. Jika pemerintah kembali memberlakukan DMO dan HET, maka syaratnya pemerintah menguasai CPO dan minyak goreng sehingga terjadi manipulasi, spekulasi. dan tidak terjadi penyelundupan. Jadi pemerintah harus mengontrol barangnya,” kata Deddy.

Masalah penting lainnya adalah distribusi. Menurut Deddy, khusus untuk minyak goreng curah dan kemasan sederhana produksi DMO, juga harus dikontrol atau diawasi secara ketat oleh pemerintah.

Jika dilepas ke pasar, akan kembali rentan terhadap manipulasi, spekulasi, dan penyelundupan.

”Pemerintah dapat menugaskan BUMN dan BUMD atau koperasi atau swasta terverifikasi untuk mendistribusikan kepada pengusaha kecil, pasar tradisional atau konsumen berpenghasilan rendah,” kata Deddy.

Deddy juga berharap aturan perdagangan dan peredaran CPO dan turunannya dikembalikan ke Kemendag sesuai perintah UU Perdagangan dan UU Pangan.

Badan Ketahanan Pangan diharapkan menjadi pengawas seluruh rantai pasok minyak sawit dan turunannya serta komoditas penting lainnya.

Lebih lanjut Deddy menilai moratorium ini memberikan pelajaran berharga bagi pengusaha dan pengambil kebijakan, bahwa semua pihak bisa berdarah-darah.

“Oleh karena itu, saya berharap pembenahan tata niaga dan rantai pasok dilakukan secara fundamental, jika tidak maka akan sia-sia. Puluhan triliun uang yang beredar di industri sawit dan produk turunannya terbuang percuma, jangan sampai terjadi pemborosan. tidak ada peningkatan yang signifikan,” kata Deddy.

“Saya juga mempercayakan kepada pemerintah agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan adil, tidak hanya terhadap pengusaha sawit nakal, tetapi juga spekulan dan penyelundup serta pabrik yang memainkan sawit produksi rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membuka kembali keran ekspor Minyak Sawit Mentah (CPO) dan minyak goreng setelah sebelumnya sempat dilarang pada 28 April 2022.

Izin kembali ekspor CPO dan minyak goreng itu disampaikan langsung Presiden, Kamis (19/5/2022).

“Saya putuskan ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022,” kata Jokowi.

Presiden mengatakan dibukanya kembali ekspor CPO dan minyak goreng karena pasokan minyak goreng sudah melebihi kebutuhan dalam negeri.

Menurut Presiden, kebutuhan minyak goreng curah nasional sekitar 194.000 ton per bulan. Pada Maret, sebelum larangan ekspor diberlakukan, pasokan minyak goreng jauh di bawah kebutuhan nasional yang hanya mencapai 64,5 ribu ton.

“Namun, setelah larangan ekspor pada April, pasokan kami mencapai 211.000 ton per bulan, melebihi kebutuhan nasional bulanan kami,” kata Presiden.

Selain pasokan, kata Presiden, harga minyak goreng curah nasional juga mengalami penurunan. Pada bulan April, sebelum larangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah adalah sekitar Rp. 19.800.

“Dan sekarang setelah larangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi Rp 17.200 menjadi Rp 17.600,” katanya.

Presiden mengatakan pembukaan kran ekspor juga karena mengingat kehadiran 17 juta pekerja di industri kelapa sawit, termasuk petani, pekerja, dan tenaga penunjang lainnya.

Jokowi Cabut Larangan Ekspor Migor Pdip Indonesiatoday
4 hours ago indonesiatoday co id jakarta anggota komisi iv dpr dari fraksi pdi perjuangan pdip deddy yevri sitorus menilai keputusan presiden joko

Breaking Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng Cnbc
9 hours ago jakarta cnbc indonesia presiden jokowi mengumumkan pembukaan kembali larangan ekspor produk minyak sawit termasuk minyak goreng dan cpo

Deddy Yevri Apresiasi Keputusan Jokowi Cabut Beritasatu Com
4 hours ago deddy yevri mengapresiasi dan menyambut baik keputusan presiden jokowi yang mencabut moratorium ekspor minyak goreng cpo dan turunannya

Jokowi Cabut Larangan Ekspor Migor Pdip Memang Sudah Saatnya
4 hours ago menurut dia larangan ekspor minyak goreng ini memang tidak mungkin dilakukan terlalu lama sebab yang akan terpukul paling keras itu

Ekspor Mintayak Goreng Dilarang Ini Pesan Presiden Jokowi Ke
Apr 27 2022 presiden joko widodo meminta para pelaku usaha minyak sawit untuk lebih jernih dalam menyikapi kebijakan larangan ekspor minyak goreng

Pro Dan Kontra Larangan Ekspor Cpo Oleh Jokowi Cnn Indonesia
May 6 2022 presiden jokowi menerbitkan larangan ekspor cpo dan minyak goreng kebijakan ini menuai pro dan kontra dari dalam maupun luar negeri

Deddy Yevri Apresiasi Keputusan Jokowi Cabut Jurnal Haji
2 hours ago republika co id jakarta anggota komisi iv dpr dari fraksi pdi perjuangan pdip deddy yevri sitorus menyatakan pihaknya mengapresiasi

Gerindra Di Samping Jokowi Soal Ekspor Batu Bara Pdip Di Seberang
Jan 4 2022 kementerian esdm melarang ekspor batu bara selama januari 2022 sikap berbeda ditunjukkan partai gerindra dan pdip soal larangan ekspor batu

Tok Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng Cnbc
8 hours ago jakarta cnbc indonesia presiden joko widodo mengumumkan bahwa pemerintah kembali membuka ekspor produk minyak sawit termasuk minyak

Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng Dan Cpo Ini
7 hours ago presiden joko widodo jokowi mencabut larangan ekspor minyak goreng dan cpo yang berlaku mulai senin 23 5 2022

Ganjar Setuju Kebijakan Terbaru Jokowi Soal Minyak Goreng
Apr 25 2022 gubernur jawa tengah jateng ganjar pranowo mendukung keputusan presiden joko widodo jokowi melarang ekspor minyak goreng dan bahan

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.