free stats
banner 728x250
Berita  

Pengangkatan Direksi Baru BUMN Kini Harus Konsultasi Dengan Menteri Keuangan

banner 120x600
banner 468x60

JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sejumlah pasal dan ayat peraturan telah mengalami perubahan atau pembaruan. Salah satu yang menarik adalah terkait pengangkatan pengurus BUMN sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.

banner 325x300

Menurut pasal 14 ayat (1), pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi perusahaan publik dilakukan oleh RUPS Persero dan Menteri Perum. Kemudian disisipkan 3 ayat setelah ayat (1), yaitu ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c).

Ayat (1a) menjelaskan bahwa Menteri BUMN dapat menetapkan daftar dan latar belakang pengangkatan direksi perusahaan publik.

Pada ayat (1b), Menteri Perusahaan Umum dapat meminta masukan dari instansi/lembaga pemerintah terkait untuk pengangkatan direksi perusahaan publik.

Selanjutnya pada ayat (1c), RUPS dan Menteri BUMN memperhatikan dan mengkaji latar belakang calon direksi perusahaan publik.

Pada ayat (2) dalam pengangkatan pengurus BUMN, Menteri Badan Usaha Umum dapat meminta pertimbangan Menteri Keuangan dan/atau Menteri Teknis.

Dijelaskan pula dalam Pasal 22 ayat (1), bahwa pengurus BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. dan/atau Calon/Anggota Legislatif, Calon Pimpinan Daerah/Wakil Ketua dan/atau Daerah. ketua/wakil kepala.

Ketentuan mengenai pemberhentian direksi BUMN juga diatur dalam kebijakan ini.

Dalam pasal 23 ayat (1) anggota direksi BUMN dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS Persero dan menteri BUMN Perum dengan menyebutkan alasannya.

Kemudian, dalam Pasal 23 ayat (2) dijelaskan beberapa hal yang menjadi syarat seorang direktur perusahaan publik diberhentikan dari jabatannya.

Diantaranya, ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya yang diperjanjikan dalam kontrak manajemen, ketidakmampuan untuk menjalankan fungsinya dengan baik, kegagalan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar dan keterlibatan dalam tindakan yang merugikan. kepada BUMN dan/atau keuangan negara.

Direksi BUMN dapat diberhentikan jika melakukan tindakan yang tidak etis dan/atau tidak senonoh, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengundurkan diri.

Dengan mengacu pada Pasal 23 ayat (2a), direksi BUMN dapat juga diberhentikan karena alasan lain yang dianggap tepat oleh RUPS/Menteri BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN.

Journalist’s report: Dimas Andi | Source: Kontan

Deretan Direksi Bumn Yang Dirombak Erick Thohir Sepanjang 2021
Paling baru sekitar sepekan lalu erick merombak direksi pt semen indonesia persero tbk atau sig donny arsal didapuk jadi direktur utama

Pengangkatan Komisaris Milenial Di Bumn Hanya Sensasi Belaka
Langkah menteri badan usaha milik negara bumn erick thohir yang kepada mengawasi dan memberikan konsultasi kepada jajaran direksi

Apakah Direksi Anak Perusahaan Bumn Termasuk Penyelenggara
Untuk dapat menjawab pertanyaan anda terlebih dulu kita harus mengetahui pengertian penyelenggara negara pegawai negara pegawai negeri dan pejabat negara

Karyawan Muda Bumn Sekarang Bisa Jadi Direksi Tanpa Pensiun
2 hari yang lalu id jakarta karyawan bumn generasi milenial dan muda di bawah usia 50 tahun saat ini dapat menjabat posisi direksi tanpa harus pensiun

Profil Pupuk Indonesia
Pt pupuk indonesia persero yang dahulu bernama pt pupuk sriwidjaja persero sebagai perusahaan bumn yang berdiri sejak 24 desember tahun 1959

Syarat Syarat Jadi Komisaris Bumn Dan Larangan Rangkap Jabatan
Lalu bagaimana cara penunjukkan atau syarat seseorang menjadi komisaris bumn konsultasi hukum dengan advokat pilihan 15 000 masalah hukum

Pengangkatan Direktur Utama Pt Indra Karya Persero
Pengangkatan direktur utama baru ini diputuskan berdasarkan keputusan bumn konsultan konstruksi yang kini masuk ke dalam holding pt

Dulu Gaji Staf Ahli Direktur Bumn Bisa Tembus Rp 100 Juta Kini
Menteri bumn erick thohir mengeluarkan surat edaran pengangkatan staf ahli oleh direktur bumn bernomor se 9 mbu 08 2020

Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Jdih
Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi badan usaha milik negara untuk dapat diangkat sebagai direksi bumn seseorang harus

Langkah Erick Thohir Bongkar Pasang Direksi Dan Komisaris 9
Penetapan itu ditandai dengan penyerahan surat keputusan menteri bumn nomor sk 390 mbu 12 2021 tentang pengangkatan anggota dewan komisaris pt

Surat Edaran Menteri Bumn
Se 10 mbu 09 2021 2021 09 16 tatanan kebiasaan baru di lingkungan grup se 01 mbu 08 2016 2016 08 11 pengangkatan direksi anak perusahaan berkas

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.