free stats
banner 728x250
Berita  

Persoalan Minyak Goreng Tak Kunjung Selesai, Ombudsman Periksa Kemendag Hingga Kemenkeu

banner 120x600
banner 468x60

Pelaporan oleh jurnalis Cino Tre Sollistino

Jakarta – Sejak Februari 2022, Ombudsman RI secara aktif melakukan pemeriksaan terkait stabilitas pasokan dan harga komoditas minyak goreng ke masyarakat.

banner 325x300

Sebagai rangkaian kegiatan pemantauan, pada Selasa (10/5/2022) Ombudsman melakukan inspeksi maraton yang berlangsung pada pukul 08.45 hingga 16.00 WIB dan terpisah ke empat kementerian dan lembaga terkait.

Kementerian dan lembaga tersebut antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pengelola Dana Budidaya Kelapa Sawit (BPDPKS), Kementerian Keuangan Ombudsman RI, Jl. Resuna Said, Jakarta Selatan.

Anggota Ombudsman, Yika Hendra Vatika, mengatakan kontroversi ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng sudah berlangsung sejak awal tahun dan sejauh ini masih banyak persoalan.

“Saat ini masih terjadi kelangkaan minyak goreng curah yang diperuntukkan bagi masyarakat dan usaha kecil dan mikro,” kata Yica, Rabu (11/5/2022).

Menurut dia, Ombudsman mengundang beberapa pihak dalam proses pemeriksaan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait kontroversi yang terjadi.

Yika menentang Kementerian Perindustrian, mengatakan pemeriksaan ombudsman terutama untuk mendapatkan informasi mengenai konsep dan prosedur penyediaan minyak goreng curah oleh Kementerian Perindustrian dan sistem pemantauannya.

Kemudian kepada Kementerian Perdagangan, pemeriksaan tersebut terutama untuk mendapatkan informasi mengenai langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Perdagangan, hambatan dalam menjamin ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng melalui DPO dan DMO, serta pola pengawasan yang diterapkan. Di luar.

Ombudsman RI juga meminta informasi kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengenai tata cara pembiayaan penyediaan minyak goreng serta tahapan yang dilaksanakan dan kendala yang dihadapi.

Kemudian kepada Kementerian Keuangan, Ombudsman meminta informasi terkait penerimaan pajak dari sektor kelapa sawit dan rencana pemberian subsidi kepada produsen minyak goreng.

Selain itu juga tentang keterbatasan kemampuan keuangan negara dalam mendukung ketersediaan minyak goreng.

”Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi salah satu bahan yang akan digunakan Ombudsman RI dalam memberikan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan pasokan dan stabilitas harga komoditas minyak goreng,” kata Yika.

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.