free stats
banner 728x250
Berita  

Produsen Rokok Nilai PP 109 Tahun 2012 Masih Relevan, Lebih Baik Perkuat Penegakan Hukum

banner 120x600
banner 468x60

Rapport du journaliste, Seno Tri Sulistiyono

JAKARTA – Presiden Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 masih relevan untuk ditegakkan saat ini.

banner 325x300

Ketua Gaprindo Benny Wachjudi mengatakan PP 109/2012 masih relevan untuk pengendalian rokok karena ada aturan yang melarang penjualan rokok.

“Kemudian soal pembatasan iklan, kemasannya juga mencantumkan peringatan bahaya kesehatan,” kata Benny dalam keterangannya, Senin (15/8/2022).

Menurut dia, daripada merevisi regulasi, lebih baik pemerintah lebih agresif mensosialisasikan PP 109/2012 kepada para penjual rokok.

“Kalau mau merevisi, sebenarnya ada penilaian dulu, di mana penerapan aturan secara optimal. Karena menurut kami yang jadi masalah adalah implementasinya. Banyak yang tidak tahu kalau penjualan rokok itu diatur, jadi ada juga masalah penegakan hukum, yang belum ada,” katanya. .

Ia menambahkan, sebaiknya pemerintah mengikuti contoh partainya yang gencar mensosialisasikan pedagang untuk mengurangi jumlah perokok di bawah umur.

“Kami sebenarnya melakukan sosialisasi bahwa rokok bukan produk untuk anak-anak. Apakah ada pemerintah, atau tidak? Kami juga memahami bahwa rokok dilarang menjual rokok di bawah usia 18 tahun. Enggak paham pemerintah begitu abai dan tidak disosialisasikan,” jelasnya. .

Benny mengatakan revisi tersebut tidak terburu-buru karena akan dilakukan studi bersama antara Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Kementerian Koordinator Perekonomian.

“PP 109/2012 berdampak pada sektor ekonomi, jadi kalau ada uji publik harus seimbang, agar kedua menteri koordinator bisa membahasnya. Tidak bisa a Pada saat PP 109 disahkan tahun 2012 , digelar rapat gabungan antara Menko Kesra Agung Laksono dan Menko Perekonomian Hatta Radjasa ”, ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kembali melobi revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Keamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Tembakau Bagi Kesehatan.

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menilai revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang bertujuan untuk menurunkan jumlah perokok antara usia 10 dan 20. 18 tahun dari 9,1% menjadi 8,7% pada tahun 2024.

Pp No 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang
Peraturan pemerintah pp no 109 tahun 2012 pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan detail peraturan abstrak

Apti Revisi Pp Nomor 109 Tahun 2012 Rugikan Industri Tembakau
Menurut soeseno pada revisi pp nomor 109 tahun 2012 akan ada pasal muatan gambar peringatan pada kemasan rokok dan mengarah pada kerangka

Kemenperin Nilai Pp 109 2012 Masih Relevan Agroindonesia
Kementerian perindustrian kemenperin menilai peraturan pemerintah no 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif

Menelisik Pengembalian Pp No 109 2012 Quo Vadis Pengendalian
Pabrik rokok khusus produk iqos ini adalah yang kedua di asia dan pp no 109 2012 merupakan turunan dari uu no 36 tahun 2009 tentang

Kemenperin Nilai Wacana Revisi Pp 109 2012 Belum Perlu Dilakukan
Kementerian perindustrian kemenperin menilai peraturan pemerintah no 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif

Pelaku Iht Nilai Pp 109 2012 Masih Relevan Bisnis Liputan6 Com
3 hari yang lalu perkumpulan gabungan perserikatan pabrik rokok indonesia gappri mengungkapkan upaya menggelar uji publik terkait perubahan pp nomer 109 tahun

Pp Nomor 109 Tahun 2012 Pdf Peraturan Bpk
Kawasan tanpa rokok bagian kedua produksi dan impor pasal 9 setiap orang yang memproduksi dan atau mengimpor produk tembakau wajib memiliki izin

Kemenperin Nilai Pp 109 2012 Masih Relevan Industri Kontan
Ilustrasi rokok kontan co id jakarta kementerian perindustrian menilai bahwa peraturan pemerintah no 109 tahun 2012 tentang pengamanan

Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
Hal ini didukung dengan adanya perkembangan hasil produksi rokok dan pendapatan cukai di kabupaten kudus industri rokok di kudus utamanya industri rokok kecil

Ipm Dukung Revisi Pp No 109 Tahun 2012 Karena Sudah Tak
Perlu adanya penyempurnaan perlindungan terhadap generasi muda dan anak anak dari bahaya merokok dapat dikurangi berdasarkan estimasi bappenas

Kemenperin Nilai Pp 109 2012 Masih Relevan Money
Edy menilai wacana revisi pp 109 tahun 2012 saat ini belum perlu dilakukan karena industri hasil tembakau baru mulai pulih dari dampak

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.