free stats
banner 728x250
Berita  

Subsidi BBM Habiskan 25 Persen APBN, Bahlil Lahadalia: Kita Harus Siap Kalau Harga BBM Naik

banner 120x600
banner 468x60

JAKARTA – Investment Minister/Head of the Investment Coordinating Board (BKPM) Bahlil Lahadalia highlighted the large burden of fuel subsidies (BBM) borne by the government.

According to Bahlil Lahadia, the burden of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) in subsidizing fuel will have the potential to increase if world oil prices soar, so according to him, fuel price increases cannot be avoided.

banner 325x300

“So, journalists, please also convey to the people that it feels like holding on to the current fuel price, my feeling is that we have to be prepared, if we say that the fuel price hike happens,” he said in a statement. press conference on the Progress of Revocation of Mining Business Permits, in Jakarta, Friday (12/8/2022).

Bahlil said that the price of fuel in the state budget is around US$63 – US$70 per barrel, while the current world oil price is up to US$105 per barrel.

“But now the price of oil is rising for mercy. The price of oil in our state budget is 63 US dollars to 70 US dollars per barrel. Now the average world oil price from January to July is 105 US dollars per barrel,” ” he explained.

“However, if the price of oil per barrel is above 100 US dollars, 105 US dollars, then assuming the state budget dollar exchange rate is Rp. 14,500 but now the average is Rp. 14,750, and our quota is from 23 million kiloliters to 29 million, then there are there is an increase in subsidies,” continued Bahil.

Dari situ saja, kata Bahlil, APBN bakal menanggung subsidi BBM hingga Rp 600 triliun. Justru inilah yang menjadi kekhawatiran pemerintah dengan beban APBN yang begitu besar menanggung biaya subsidi BBM.

“Hitung-hitungan kami belum final ya, hitung-hitungan kami ini bisa di Rp 500 triliun sampai Rp 600 triliun. Sampai kapan APBN kita akan kuat menghadapi subsidi yang lebih tinggi? Karena Rp 500 triliun sampai Rp 600 triliun itu sama dengan 25 persen total pendapatan APBN kita dipakai untuk subsidi dan ini menurut saya agak-agak enggak sehat,” ungkapnya.

Dia malah membandingkan dengan warga Papua yang sudah terbiasa dengan harga minyak yang tinggi. Terpenting, kata Bahlil, minyak tersebut tersedia alias tidak langka.

“Kalau di Papua itu biasa kalau harga minyak tinggi biasa. Kalau saya di Papua dulu harga Rp 19.000 enggak pernah ribut-ribut kita di Papua. Tapi kalau di sini naik Rp 1.000, Rp 2.000 sudah ribut orang. Kalau di Papua itu harga minyak naik, waktu dulu waktu saya masih jadi pengusaha, biasa-biasa saja yang penting barang ada. Tapi saya tidak tahu kalau di sini ya (DKI Jakarta),” katanya.

Dia pun berharap APBN Kita masih dalam kondisi sehat atau mampu menanggung beban biaya fiskal negara.

“Kita doakanlah kalau ini katakanlah beban negaranya tinggi ya ayo sama-sama kita mungkin ini adalah membentuk kita gotong royong karena untuk menjaga fiskal kita juga agar sehat,” harap Bahlil.

Kuota BBM Menipis

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) mencatat penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite hingga Juli 2022 sudah mencapai 16,8 juta kilo liter (KL).

Artinya, kuota BBM bersubsidi hingga akhir tahun ini hanya tersisa 6,2 juta KL dari kuota tahun ini yang ditetapkan sebesar 23 juta KL.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kuota BBM subsidi yang menipis terjadi akibat meningkatnya konsumsi masyarakat.

Berdasarkan APBN 2022, total subsidi yang diberikan pemerintah untuk Pertalite, solar, elpiji, dan listrik mencapai Rp 502 triliun.

Total anggaran subsidi sebesar Rp 502 triliun tersebut berdasarkan kuota Pertalite sebesar 23 juta kilo liter, sementara estimasi dari Menteri ESDM dan DPR kuotanya mencapai 28 juta kilo liter.

Maka dari itu, ia mendorong Pertamina untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi.

“Ini kan berarti akan ada tambahan di atas Rp 502 triliun yang sudah kita sampaikan,” ucap wanita yang akrab disapa Ani tersebut.

BPH Migas Imbau Pemilik Mobil Beralih ke BBM Nonsubsidi

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Saleh Abdurrahman mengimbau masyarakat yang mampu untuk tidak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar.

Hal ini mengingat, kuota BBM Subsidi yang mulai menipis. “Kita imbau, konsumen roda 4 yang mampu, untuk beralih ke BBM nonsubsidi,” kata Saleh saat dihubungi , Kamis (11/8/2022).

Saleh mengatakan penyebab menipisnya kuota BBM subsidi adalah akibat pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Dia bilang, pertumbuhan ekonomi tersebut meningkatkan mobilitas, dan kebutuhan akan energi.

“Sebabnya adalah, ekonomi tumbuh. Aktivitas masyarakat naik dan kebutuhan energi naik. Tidak hanya BBM saja, tapi listrik juga kan,” ujarnya.

DPR Minta Pembelian Pertalite Dibatasi

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta pemerintah segera melaksanakan program pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Hal itu menyusul terjadinya kelangkaan BBM Pertalite di sejumlah daerah.

“Agar tidak semakin memberatkan APBN tapi juga tetap bisa digapai masyarakat menengah ke bawah, pembatasan pembelian BBM bersubsidi bisa menjadi solusi yang baik,” tutur kata Puan di Jakarta, Kamis (11/8/2022).

Menurut Puan, harus ada contingency plan atau rencana cadangan menghadapi penyaluran BBM bersubsidi.

Contingency plan, lanjutnya, perlu dibarengi dengan penambahan anggaran subsidi BBM bagi rakyat yang memang sangat membutuhkan.

“DPR berharap pemerintah bergerak cepat menyiapkan contingency plan (rencana cadangan, red) saat kuota Pertalite benar-benar kritis,” ucap mantan Menko PMK itu.

Puan menyatakan, Negara tidak boleh membiarkan masyarakat kelas menengah ke bawah terpaksa merogoh kantong lebih akibat kesulitan mendapatkan BBM.

Anggota Komisi VII Dorong Pemerintah Berani Putuskan Kenaikan Harga BBM Subsidi

Anggota Komisi VII DPR dari Partai Golkar Lamhot Sinaga menyoroti BBM subsidi masyarakat yang sudah sangat membebani anggaran pemerintah di angka Rp 502 triliun.

Dirinya memahami pemerintah dalam posisi sangat sulit antara mengalirkan anggaran subsidi atau membatasi penggunaan BBM subsidi.

“Tujuannya sama-sama untuk mengurangi beban APBN dan setiap pilihan ada risikonya,” kata Lamhot di Jakarta, Sabtu (13/8/2022).

Lamhot menggambarkan postur anggaran pemerintah dalam menanggung subsidi BBM.

Menurut dia setiap kenaikan harga ICP (Indonesian Crude Price) 1 dolar AS per barel berdampak pada kenaikan subsidi LPG sekitar Rp 1,47 triliun, subsidi minyak tanah sekitar Rp. 49 miliar, dan beban kompensasi BBM lebih dari Rp2,65 triliun.

Saat ini asumsi harga minyak dunia sebesar 63 dolar AS per barel berubah menjadi 100 dolar AS per barel.

Sementara kebutuhan BBM Pertalite meningkat 6 jt kilo liter dari yang telah dibahas dan disepakati antara Pemerintah dengan DPR yakni 23 jt kilo liter, demikian juga Solar sudah naik 2,5 jt kilo liter dari APBN yang berjumlah 14.9 jt kilo liter.

“Kalau harga minyak diatas 100 dolar AS perbarel kemudian dengan asumsi rupiah kita Rp 14.500 per dolar, kuota kita dari 23 juta kilo liter menjadi 29 juta, maka akan terjadi penambahan subsidi sampai Rp 600 triliun, angka yang sangat besar,” terang Lamhot.

Rencana pengurangan kuota BBM subsidi dalam RAPBN menjadi sangat relevan dan mendesak dilakukan, karena akan sangat membebani APBN kita.

“Jika subsidi terus bertambah hingga mencapai Rp 600 triliun sementara target pendapatan Rp 2.266,2 triliun artinya lebih dari 26 persen anggaran kita hanya untuk beli BBM,” katanya.

Namun bukan menghilangkan subsidi, karena pemerintah masih dibutuhkan kehadirannya, terutama masyarakat dengan ekonomi yang masih rendah.

Lamhot juga meminta pemerintah mempertimbangkan usulan Pertalite hanya untuk pengguna sepeda motor, solar hanya untuk kendaraan angkutan.

“Saya mengusulkan besar subsidi per liter BBM ditanggung pemerintah 75 persen nya saja, sisanya dengan penyesuaian harga BBM subsidi,” imbuh dia.

Pemerintah mensubsidi solar sebesar Rp 7.800 per liter menjadikan harga solar menjadi Rp 5.150 per liter, dengan penyesuaian besar subsidi harga solar memungkinkan menjadi Rp 7.100.

Subsidi pertalite dari pemerintah sebesar Rp 4.500 per liter dari harga yang diterima konsumen Rp 7.650 per liter, sehingga penyesuaian harga pertalite memungkinkan menjadi Rp 8.875.

Penyesuaian harga ini menurut Lamhot masih bisa diterima masyarakat penerima subsidi karena masih sangat terjangkau jika dibandingkan harga BBM non subsidi. (/)

Peduli Video Inspiratif Fpks Fraksi Pks
Fraksi pks memandang bahwa kenaikan rasio utang pada 2021 menjadi sebesar 40 74 persen dari pdb menjadi sinyal buruk terhadap kinerja

Subsidi Bbm Bengkak Apbn 2022 Ditambah Jadi Rp 3 106 T
Lebih rendahnya perubahan rencana defisit tahun 2022 ini makin memudahkan pemerintah softlanding ke posisi di bawah 3 persen pdb pada tahun

Ekonom Sebut Subsidi Bbm Sebagai Pemborosan Apbn Kenapa
Jakarta cnbc indonesia ekonom universitas indonesia ninasapti triaswati melihat angka subsisi energi yang tembus rp 502 triliun merupakan

Jangan Kaget Subsidi Bbm Dan Listrik Perlahan Akan Dihapus
Subsidi bbm subsidi listrik itu gak efisien ujar direktur publik ruu apbn 2023 yang ditayangkan melalui youtube senin 25 7 2022

Subsidi Harga Bbm Semakin Membengkak Jokowi Kalau Apbn
Menurut jokowi saat ini harga bbm di indonesia masih cukup murah akhir juli 2022 mencapai rp 236 9 triliun atau 25 1 persen dari p

Subsidi Bbm Kian Membebani Apbn Pengamat Energi Sarankan 3
Sabtu 25 juni 2022 16 31 wib membengkaknya anggaran subsidi bbm kata fahmy dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang sekarang menembus us 100 per

Subsidi Energi Habiskan Dana Apbn Rp116 Triliun Hingga Juli 2022
2 hari yang lalu pemerintah harus menyiapkan anggaran yang besar untuk meredam kenaikan harga energi global sri mulyani indrawati bbm subsidi subsidi energi

Headline Apbn Tak Kuat Tahan Subsidi Bbm Membengkak
Presiden joko widodo mengatakan anggaran subsidi yang seharusnya rp 170 triliun sudah membengkak hingga rp 502 triliun

Subsidi Bbm Dan Lpg Habiskan Duit Negara Rp 62 7 Triliun Per 31
1 hari yang lalu dana dari anggaran belanja dan pendapatan negara apbn tersebut dibayarkan untuk subsidi energi dan subsidi non energi realisasi subsidi

25 Persen Apbn Untuk Subsidi Bbm Menteri Investasi Minta
23 jam yang lalu bahlil lahadalia menteri investasi kepala badan koordinasi penanaman modal bkpm meminta masyarakat bersiap siap jika nanti pemerintah

Presiden Kita Berdoa Apbn Masih Kuat Untuk Subsidi Bbm
Presiden ri joko widodo mengingatkan kembali bahwa harga bahan bakar minyak bbm jenis pertalite saat ini merupakan hasil subsidi dari

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.