free stats
banner 728x250
Berita  

Utamakan Keselamatan Pasien JKN-KIS, Fasilitas Kesehatan Wajib Terakreditasi

banner 120x600
banner 468x60

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan melindungi keselamatan pasien JKN-KIS, fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, baik di tingkat primer maupun rujukan, harus terakreditasi sesuai ketentuan. Demikian disampaikan Presiden BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam webinar yang diselenggarakan oleh Forum Kesehatan Indonesia (IndoHCF) dan Komunitas Relawan Darurat Kesehatan (KREKI), Selasa (26/04).

“Peraturan tentang kewajiban rumah sakit untuk mendapatkan status akreditasi ini bukan hal baru. Itu sudah menjadi aturan lama dalam UU No 44 Tahun 2009. Semua rumah sakit harus terakreditasi. Kemudian diatur juga akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Praktek Dokter Mandiri, dan Dokter Praktek Mandiri. Gigi dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2015. Hal ini untuk memberikan kepastian pelayanan kepada pasien agar mendapatkan pelayanan yang bermutu dan terstandar. Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan pasien adalah prioritas utama.

banner 325x300

Pemerintah menjelaskan, sesuai Permenkes Nomor 12 Tahun 2020, rumah sakit baru yang telah memperoleh izin operasi dan telah beroperasi minimal dua tahun wajib mengajukan akreditasi. Akreditasi rumah sakit juga ditetapkan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh rumah sakit yang ingin bekerjasama atau memperluas kerjasamanya dengan BPJS Kesehatan.

Selain memungkinkan fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan standar kepada pasien, akreditasi juga merupakan sarana untuk meningkatkan manajemen fasilitas kesehatan dan tata kelola klinis. Melalui status akreditasi, fasilitas kesehatan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan melindungi keselamatan pasien JKN-KIS.”

Govron mengatakan, berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan 455 Tahun 2020, survei akreditasi tidak dapat dilakukan sementara karena pandemi Covid-19, sehingga rumah sakit yang dibatasi dalam proses akreditasi/reakreditasi dapat berkomitmen pada kualitas sebagai syarat. melanjutkan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sertifikat Akreditasi dan Pernyataan Komitmen masih berlaku untuk jangka waktu paling lama satu tahun setelah diterbitkannya Surat Edaran tersebut.

“Pada 2020-2021, 578 rumah sakit telah menyatakan komitmennya untuk menjaga kualitas dan berupaya meningkatkannya. Untuk FKTP, diperlukan Pernyataan Komitmen Mutu sebagai alternatif akreditasi.”

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, pada tahun 2020 terdapat 9.153 atau 89,17% Puskesmas yang telah disetujui. Sedangkan di tingkat rujukan, per Maret 2022, 78% rumah sakit sudah terakreditasi. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Abdul Qadir mengungkapkan, pihaknya menargetkan pada 2024, akreditasi rumah sakit 100%.

Pandemi telah menunda proses sertifikasi. Oleh karena itu, ke depan, akreditasi akan dilaksanakan secara campuran. Kami juga telah menambah lima lembaga akreditasi independen untuk mempercepat proses akreditasi. Selain Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), proses akreditasi juga dapat dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI), Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS), dan Damar Husada Paripurna. Lembaga. Akreditasi Rumah Sakit (LARS DHP.), Lembaga Akreditasi Rumah Sakit (LARS), dan Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia (LARSI).

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.