free stats
banner 728x250
Berita  

Yuridiksi Berkelanjutan Butuh Upaya Gotong-royong Bangun Investasi Hijau Di Indonesia

banner 120x600
banner 468x60

JAKARTA – Forum Aksi Kolektif Yurisdiksi mempertemukan pemerintah dan sektor swasta untuk membahas tema gotong royong dalam membangun masa depan investasi hijau di Indonesia melalui praktik yurisdiksi berkelanjutan.

Pendekatan yurisdiksi berkelanjutan adalah praktik terbaik berbasis bukti dan mengidentifikasi pendekatan umum yang akan menunjukkan cara beroperasi secara efektif untuk memajukan investasi di yurisdiksi.

banner 325x300

Saat ini, perusahaan dan investor mencari cara untuk mengakses pembiayaan pembangunan hijau, seperti dana pajak nasional, pembiayaan konvensional, obligasi hijau atau sukuk hijau, dan dana investasi global yang menyediakan modal. mengintensifkan produksi bahan baku yang berkelanjutan di Indonesia.

Pendekatan yurisdiksi (AJ) merupakan salah satu perspektif untuk mempercepat pembiayaan berkelanjutan.

Kepala Sekretariat LTKL dan Grounded Economic Coalition Gita Syahrani Kepala Sekretariat LTKL dan anggota Grounded Economic Coalition, Gita Syahrani mendefinisikan keberlanjutan dari sisi Indonesia yang tidak hanya menekankan pada lingkungan tetapi juga pada pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi.

“Benang merah yang bisa digunakan saat ini adalah pemain komersial yang ‘ESG Ready’. Komitmen lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) bagi para pelaku ekonomi kini menjadi keharusan jika ingin mendapatkan investasi. Konkretnya, investasi yang sesuai dengan ESG juga menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini sesuai dengan tren pembelian konsumen khususnya Gen Z yang menginginkan produk dan layanan yang ramah lingkungan dan sosial (ESG Consious). Dengan potensi keanekaragaman hayati dan hasil hutan bukan kayu, pelaku usaha Indonesia dapat memberikan berbagai pilihan produk dan jasa bernilai tambah yang berdampak positif bagi lingkungan, sosial dan ekonomi riil,” kata Gita dalam siaran pers, Selasa. . (08/09/2022).

Pada saat yang sama, model bisnis pasar komoditas dengan orientasi lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) terus berkembang selama beberapa tahun terakhir.

Hal ini merupakan perkembangan yang menggembirakan bagi dunia usaha, regulator dan lembaga keuangan Indonesia dalam momentum G-20 dan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Deputi Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Penanaman Modal/BKPM, Indra Darmawan menjelaskan bahwa Indonesia memiliki komitmen dan target untuk berkontribusi dalam perbaikan iklim global, termasuk salah satunya adalah pengurangan emisi karbon.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah sedang mengembangkan 25 indikator sektor ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) yang dapat dijadikan pedoman investasi untuk mencapai keberlanjutan (SIG).

“Upaya pengurangan emisi karbon terus dilakukan, salah satunya melalui program transisi energi berbasis EBT serta pengembangan mobil listrik dan ekosistem pendukungnya seperti industri. baterai dalam waktu dekat,” ujarnya. .

Menyadari banyaknya program yang telah dilakukan di tingkat kabupaten, para pihak telah berkumpul dan memprakarsai Jurisdictions Collective Action Forum (JCAF) untuk menyatukan inisiatif yang ada yang dapat didorong untuk dapat memobilisasi dana penghijauan dan pendukung swasta dan pemerintah untuk mendukung komitmen bersama pemerintah terhadap agenda iklim dan keberlanjutan.

Secara holistik, dialog dapat mengidentifikasi tantangan, peluang, dan prioritas di tingkat yurisdiksi untuk mencapai solusi yang terukur.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam yang dipimpin oleh staf perencanaan BAPPENAS, Irfan Yananto, tentang integrasi pendekatan yurisdiksi dalam implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan, menjelaskan bahwa dalam momentum G20 berikutnya, Indonesia akan memperkuat kolaborasi global dalam perang melawan iklim. perubahan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. .

“BAPPENAS akan memimpin Development Working Group (DWG) di tiga bidang prioritas, yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM, memastikan ketahanan terhadap guncangan melalui perlindungan sosial yang adaptif dan mendorong pertumbuhan rendah karbon yang berkelanjutan melalui program ekonomi hijau dan ekonomi biru. ” dia berkata.

Contoh JA yang saat ini berkembang adalah konservasi hutan dan produksi komoditas berkelanjutan yang telah dilaksanakan melalui pendekatan multi-stakeholder yang dipimpin oleh organisasi dan di pihak pemerintah.

Seperti yang disampaikan Istiana Maftuchah, atas penugasan dari OJK, Departemen Lingkungan OECD dalam kesempatan membahas proses penyusunan Pedoman Taksonomi Hijau dan Biru, OJK bekerjasama dengan delapan kementerian terkait dan beberapa industri sebagai juru bicara implementasi yurisdiksi antar negara bagian.

Namun, untuk memperjelas struktur dan mekanisme pendanaan, diperlukan pedoman yang dapat diselaraskan dan digunakan oleh semua pihak, terutama untuk sektor keuangan.

Pedoman ini harus menjadi dasar bagi sektor terkait dalam menciptakan inovasi untuk memerangi perubahan iklim di Indonesia.

Ignatius Denny Wicaksono, Direktur Divisi Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia (BEI), mengatakan BEI terus aktif mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang berkelanjutan di pasar modal.

Denny menekankan bahwa takeaway adalah tantangan isu keberlanjutan ini akan berdampak pada kelangsungan bisnis dan tindakan yang diambil investor saat ini akan menentukan kebaikan. -menjadi generasi masa depan, sehingga ia berharap semua pemangku kepentingan mendorong penerapan aspek berkelanjutan dan bersedia memberikan insentif kepada sektor-sektor yang rencana pembangunannya memiliki tujuan pembangunan berkelanjutan.

CFO PT Sarana Multi Infrastruktur, Darwin T Djajawinata, mengatakan taksonomi hijau dan biru akan berkontribusi pada pendanaan yang berkelanjutan.

Pada awal implementasinya, akan dirasakan sebagai mekanisme tambahan oleh sektor pembiayaan, yang tergantung pada fasilitas yang akan diterima dan risikonya. Dengan demikian, penegakan prinsip keberlanjutan harus mendapat perhatian lebih.

Darwin menegaskan bahwa pembangunan sistem pembangunan berkelanjutan di Indonesia membutuhkan konsistensi, inovasi dan pantang menyerah.

Direktur Eksekutif Philanthropy Indonesia Gusman Yahya menutup diskusi dengan mengatakan bahwa lembaga keuangan dan investor kini mulai melihat LST sebagai jembatan yang efektif untuk mencapai SDGs.

“Mekanisme pembiayaan dan investasi berbasis lingkungan, penggunaan green financing sebagai salah satu solusi alternatif untuk mencapai SDGs di tingkat kabupaten dan nasional. Untuk itu diperlukan kerjasama antar pihak dan sinkronisasi lintas sektor, bisnis, filantropi, regulator diperlukan untuk sambut baik momentum pencapaian tujuan pembangunan Indonesia dan Agenda Iklim seperti yang dimunculkan pada konferensi G-20 tahun ini,” ujarnya.(*/)

Gotong Royong Filantropi Majukan Yurisdiksi Dan Pembangunan
Tujuannya adalah untuk mendorong tercapainya pertumbuhan rendah karbon dan menuju indonesia yang berkelanjutan sdgs pendekatan yurisdiksi ja

Gotong Royong Membangun Masa Depan Investasi Hijau Di
20 jam yang lalu pendekatan yurisdiksi jurisdiction approach ja merupakan salah satu prospek untuk mengakselerasi pembiayaan berkelanjutan kepala sekretariat

Gotong Royong Dan Kebersihan Lingkungan
Salah satu jenis kegiatan gotong royong adalah bersih bersih lingkungan di sekitar pemukiman di daerah tertentu masyarakat dengan segala

Gotong Royong Kunci Tercapainya Pembangunan Jateng
Wagub jateng taj yasin maimoen mengatakan adanya gotong royong antara maka target pembangunan berkelanjutan di jateng akan tercapai

Gotong Royong Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas
Ombudsman jateng peringati harkitnas gotong royong mewujudkan ombudsman papua barat siap dampingi pn manokwari bangun zona integritas

Membangun Kota Berkarakter Dengan Gotong Royong
Penetapan hari kota dunia merupakan upaya pbb dalam meningkatkan perhatian komunitas internasional tentang urbanisasi global mendorong

Gotong Royong Membangun Masa Depan Investasi Hijau Di Indonesia
14 jam yang lalu upaya pengurangan emisi karbon dilakukan salah satunya melalui program yurisdiksi dalam penerapan kebijakan pembangunan berkelanjutan

Gotong Royong Filantropi Untuk Yurisdiksi Dan Pembangunan
Gotong royong filantropi untuk yurisdiksi dan pembangunan berkelanjutan 3 april 2022 1067 views majalahcsr id forum aksi kolektif yurisdiksi jcaf 1

Gotong Royong Multi Stakeholder Mendukung Capai Target Sdgs
Jakarta jurisdiction collective action forum ke 11 jcaf 11 menghadirkan visi gotong royong lintas sektor dalam mendukung upaya negara

Jurisdiction Collective Action Forum Ke 11 Gotong Royong Multi
Jakarta jurisdiction collective action forum ke 11 jcaf 11 menghadirkan visi gotong royong lintas sektor dalam mendukung upaya negara

Gotong Royong Membangun Masa Depan Investasi Hijau Di Indonesia
14 jam yang lalu praktik pendekatan yurisdiksi yang berkelanjutan merupakan praktik terbaik berbasis bukti dan mengidentifikasi pendekatan umum yang akan

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.